Tanggapan Perguruan Tinggi Negeri terhadap Model Baru Sistem Seleksi Masuk PTN

EDU Talk
Sebarkan Artikel Ini:

Depoedu.com-Melalui Program Merdeka Belajar episode ke-22, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kenudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) me-launching model transformasi seleksi masuk Peguruan Tinggi Negeri (PTN).

Pada model transformasi ini, Mendikbudristek tetap mempertahankan tiga jalur penerimaan mahasiswa baru di PTN, namun sistem dan mekanismenya disempurnakan.

Penyempurnaan sistem dan mekanisme ini dilakukan agar proses pendaftaran mahasiswa baru di PTN berlangsung lebih transparan, inklusif, dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Pada jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, berlaku ketentuan pembobotan yang baru, yakni 50 persen berasal dari nilai raport seluruh mata pelajaran.

Sedangkan untuk pembobotan sisanya, yakni 50 persen diambil dari komponen penggali minat dan bakat, agar para murid terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakat secara dini dan mendalam.

Pada jalur ini, murid juga diperbolehkan mendaftar secara lintas jurusan, IPA, IPS, ataupun campuran. Dengan demikian peminatan di SMA tidak sangat diperlukan.

Sedangkan pada jalur masuk kedua, proses seleksi nasional berdasarkan tes akan berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah.

Dalam jalur seleksi ini tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi hanya tes skolastik yang mengukur potensi kognitif, penalaran Matematika dan literasi Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris.

Nadiem menegaskan bahwa pada model kedua ini, soal seleksi akan menitikberatkan pada kemampuan penalaran peserta didik, dan bukan hafalan.

Dan pada jalur seleksi mandiri, pemerintah mewajibkan PTN agar melakukan proses seleksi secara lebih transparan. Oleh karena itu PTN diwajibkan melakukan beberapa hal, baik sebelum maupun setelah proses seleksi.

Baca juga : Model Baru Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini Perbedaannya Dengan Model Seleksi Yang Lama

Sebelum proses seleksi mandiri, PTN wajib mengumumkan jumlah calon mahasiswa yang akan diterima, metode penilaian yang digunakan, dan besarnya biaya yang dibayarkan oleh calon mahasiswa.

Sedangkan setelah selesai melakukan seleksi, PTN pun wajib mengumumkan jumlah peserta selesksi mandiri dan sisa kuota yang belum terisi.

PTN juga diminta untuk mengumumkan masa sanggahnya selama lima hari kerja setelah hasil seleksi mandiri diumumkan.

PTN juga diminta membuka diri pada masukan masyarakat, bahkan melibatkan masyarakat, agar proses pada jalur mandiri berlangsung secara akuntabel dan transparan.

Selain itu, Nadiem juga menegaskan bahwa pada jalur seleksi mandiri, proses seleksi harus dilakukan secara akademis, dan tidak boleh berkaitan dengan tujuan komersial.

Tanggapan Perguruan Tinggi Negeri

Setelah kebijakan ini diumumkan ke publik, depoedu.com mencatat berbagai tanggapan dari kalangan perguruan tinggi negeri.

Universitas Indonesia, melalui Kepala Humasnya, Amelita Lusia, menegaskan bahwa UI akan menaati dan melaksanakan regulasi yang ada.

“Ini kan regulasi yang masih baru untuk seleksi mahasiswa baru tahun 2023. Tentu UI akan menaati regulasi dari pemerintah ini,” jelas Amelita seperti dilansir Tempo.co.

Amelita menegaskan bahwa pihak UI akan segera mempelajari dan melakukan penyesuaian agar proses pendaftaran tahun 2023 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang digariskan melalui kebijakan ini.

Baca juga : Seorang Murid Mengalami Kontraksi Nyaris Melahirkan, Pada Jam Pelajaran Olah Raga

Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Bambang Yulianto. Menurut Bambang, kampusnya menyambut baik kebijakan baru tersebut.

“Kebijakan ini tentu lahir dari pertimbangan matang untuk mendorong pembelajaran secara menyeluruh dan fokus pada penalaran,” jelas Bambang.

“Selain itu juga agar seleksi mahasiswa baru pun berlangsung inklusif, mengakomodasi keberagaman peserta didik, transparan dan integratif,” lanjut Bambang seperti dilansir pada laman resmi UNESA.

Oleh karena itu, Wakil Rektor ini menegaskan bahwa UNESA akan mengupayakan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Tanggapan lainnya datang dari Rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Prof. Ova Emilia menegaskan bahwa pemerintah dalam setiap kebijakannya pasti melalui kajian terlebih dahulu.

Oleh karena itu, ia sangat yakin bahwa kebijakan ini pasti untuk perbaikan proses seleksi agar proses seleksi menjadi lebih baik. Selain itu, menurut Prof. Ova, sistem yang baru ini pun menjadi tantangan bagi universitas untuk menyusun kurikulumnya.

“Perubahan ini mengharuskan universitas untuk meramu ulang kurikulumnya. Pengkotak-kotakkan terlalu dini malah tidak mengembangkan anak. Dengan kebijakan ini, anak jadi terbuka luas, dan tidak dikotak-kotakkan,” jelasnya.

Hal ini ia sampaikan untuk menunjukkan dukungannya pada jalur seleksi tes di mana para peserta tes dapat memilih jurusan sesuai dengan minat murid, bukan berdasarkan jurusannya di SMA.

Ia juga menegaskan dukungan pada perubahan di SMA, di mana murid terlalu dini dikotak-kotakkan secara kaku melalui peminatan, tetapi dimungkinkan untuk belajar hal lain berdasarkan minatnya dan menghilangkan peminatan di SMA.

Baca juga : Mengupayakan Kesejahteraan Guru Swasta Tanpa Intervensi Pemerintah, Bisakah?

Selain itu, Prof. Ova Emilia juga setuju jika pada jalur seleksi berdasarkan hasil tes tidak lagi menggunakan tes mata pelajaran tetapi tes skolastik.

Menurut Prof. Ova, tes skolastik sangat bagus sebab murid dituntut untuk berpikir dalam menjawab pertanyaan, bukan menghafal materi pelajaran atau rumus tertentu.

Tanggapan terakhir datang dari Rektor Universitas Airlangga (UNAIR), Mohammad Nasih. Berbeda dengan Rektor UGM, Mohammad Nasih memberi catatan kritis pada penggunaan tes skolastik dan kebijakan lintas jurusan.

Menurut Mohammad Nasih, penghapusan materi tes pelajaran dan hanya menggunakan tes skolastik perlu ditinjau ulang.

“Karena meskipun sesungguhnya tes-nya adalah tes skolastik semata, tetapi di semua prodi akan ada persyaratan penguasaan bidang studi di prodi tertentu tersebut,” jelas Mohammad Nasih.

Oleh karena itu, menurut Mohammad Nasih, peminatan di SMA tetap perlu dipertimbangkan. Baginya, linieritas antar jurusan di SMA dan program studi di perguruan tinggi tetap harus dipertimbangkan.

Pasalnya, di jenjang universitas, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki dasar yang cukup mumpuni, untuk mengikuti mata kuliah yang diajarkan.

Mohammad Nasih mengatakan, jika kebebasan memilih jurusan kuliah tanpa ada peminatan di SMA, dikuatirkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kuliah dengan baik.

Itulah beberapa tanggapan terhadap model baru sistem seleksi masuk PTN. Masukan ini mudah-mudahan digunakan oleh Mendikbudristek untuk memperbaiki kebijakan ini.

Kita berharap seleksi masuk PTN tahun 2023 dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, lebih inklusif, dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Foto:SINDO News

5 1 vote
Article Rating
Sebarkan Artikel Ini:
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Baca juga : Tanggapan Perguruan Tinggi Negeri Terhadap Model Baru Sistem Seleksi Masuk PTN […]