Depoedu.com-Sebanyak 122 program studi di Perguruan Tinggi ditutup sepanjang tahun ini. Penutupan tersebut dilakukan atas permintaan badan penyelenggara, baik Perguruan Tinggi Negeri, maupun Perguruan Tinggi Swasta. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dalam rapat dengar pendapat dengan DPR.
“Kami sampaikan bahwa sepanjang tahun 2026 telah dilakukan penutupan 122 program studi, tetapi seluruh penutupan tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari badan penyelenggara baik PTN maupun PTS,” kata Brian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI.
Lebih lanjut Brian menjelaskan penutupan prodi-prodi tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah alasan, di antaranya jumlah mahasiswa yang terus menurun, atau karena ingin mengubah prodi menjadi bidang yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Langkah ini lantas menimbulkan pro-kontra di ruang publik.
Tunduk pada logika pasar?
Salah satu tanggapan datang dari Wisnu Setiadi Nugroho. Ia menyebut kebijakan penutupan 122 prodi yang dibungkus jargon link and match adalah penyederhanaan yang berbahaya. Menurutnya, narasi tersebut berpotensi mendorong kampus untuk tunduk pada logika pasar jangka pendek.
“Menutup program studi karena dianggap tidak dibutuhkan industri terdengar rasional, namun sejak kapan pasar kerja menjadi penentu tunggal arah pendidikan tinggi,” ucap Wisnu seperti dilansir pada laman ugm.ac.id.
Ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tersebut menyebutkan bahwa persoalan pertama yang muncul dari kebijakan tersebut adalah asumsi bahwa kebutuhan industri dapat diprediksi dan diikuti secara stabil. Padahal faktanya perubahan teknologi berlangsung jauh lebih cepat daripada siklus pendidikan.
Mengutip laporan World Economic Forum (WEF) Wisnu menunjukkan bahwa sekitar 44 persen keterampilan kerja diperkirakan akan berubah dalam lima tahun ke depan. Itu artinya, lanjut Wisnu, apa yang dianggap relevan bisa dengan cepat menjadi usang. Maka apa yang dilakukan kampus sekarang justru seperti mengejar bayangan.
Menurut Wisnu, ini merupakan jebakan jangka pendek karena banyak keterampilan teknis mulai dari coding dasar, hingga pekerjaan administratif, semakin rentan tergantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan. Mengutip laporan McKinsey and Company memperkirakan hingga 30 persen aktivitas kerja berpotensi diotomatisasi pada 2030.
Baca juga : Prestasi Gemilang! Sint Carolus Children Choir Sabet Gold Medal di FESPA UBAYA
Oleh karena itu, lanjut Wisnu, jika kampus hanya berfokus pada keterampilan teknis yang sedang tren, lulusan yang dihasilkan justru beresiko menjadi tidak relevan dengan cepat. Sebaliknya, keterampilan yang bertahan melintasi zaman justru bersifat mendasar seperti berpikir kritis, kemampuan analitis, komunikasi, dan pemahaman sosial.
Mengutip data dari National Association of Colleges and Employers (NACE) Wisnu menegaskan bahwa kompetensi seperti problem solving, komunikasi dan teamwork selalu berada di posisi teratas dalam kebutuhan pemberi kerja, melampaui keterampilan teknis spesifik.
Menurut Wisnu, justru keterampilan fundamental inilah yang diasah secara sistematis melalui ilmu dasar, humaniora dan ilmu sosial, bidang-bidang yang kerap diposisikan sebagai prodi tidak laku. Ia juga menegaskan bahwa narasi terkait STEM (Sains, Teknologi, Matematika) yang katanya lebih memiliki nilai ekonomi, tidak ditopang oleh fakta.
Faktanya, lanjut Wisnu, studi terhadap pimpinan perusahaan besar menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan mereka sangat beragam. Banyak pemimpin global tidak berasal dari jalur teknis semata. Susan Wojcicki misalnya memiliki latar belakang sejarah dan sastra adalah salah satu pemimpin platform YouTube, platform digital terbesar.
Contoh lainnya, Howard Schultz, mantan CEO Starbucks memiliki latar belakang pendidikan ilmu komunikasi. Contoh lain, latar belakang pendidikan Ken Chenault mantan CEO American Express adalah studi Ilmu Sejarah. Bahkan CEO perusahaan Fortune 500 pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan humaniora dan ilmu sosial.
Ia yakin, pertumbuhan organisasi bisnis tidak semata-mata ditentukan hanya oleh salah satu keterampilan teknis, melainkan merupakan sinergi dan kolaborasi berbagai keterampilan teknis termasuk keterampilan membaca konteks, pemahaman kompleksitas manusia, dan kemampuan mengambil keputusan strategis.
Bahkan jika hanya bertumpu pada salah satu keahlian teknis justru beresiko mengabaikan fondasi kepemimpinan itu sendiri. Karena terobosan-terobosan besar dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi digital, kesehatan, kebijakan publik, hampir selalu lahir dari interaksi lintas disiplin, bukan dari spesialisasi sempit yang patuh pada permintaan pasar.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan simplistik terhadap relevansi beresiko mempersempit horison pendidikan tinggi. Jika indikator keberhasilan hanya ditentukan oleh serapan jangka pendek, bidang-bidang yang berkontribusi dalam pembangunan jangka panjang, seperti kebudayaan, humaniora, pemikiran kritis dan riset dasar, akan semakin terpinggirkan.
Baca juga : BGN Akan Mengalihkan Penerima Manfaat MBG. Sekolah dengan Siswa Mampu Tidak Lagi Jadi Fokus
Padahal negara yang mampu bertahan dari disrupsi adalah negara yang memiliki perguruan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kapasitas refleksi dan inovasi, bukan sekedar menjadi pemasok tenaga kerja yang patuh bagi industri. Ingat, pendidikan tinggi bukan balai latihan kerja bagi industri.
Perguruan tinggi juga bukan pabrik yang memproduksi tenaga kerja sesuai dengan pesanan, melainkan institusi yang membentuk manusia dengan kemampuan belajar, berpikir, beradaptasi, dan mencipta. Maka perguruan tinggi harus kembali menjadi kompas yang mengarahkan peradaban.
Harusnya Kemendikti Saintek tidak mengikuti kemauan Perguruan Tinggi yang mengajukan penutupan program studi yang menurut mereka sepi peminat dan tidak relevan dengan kebutuhan industri, melainkan memandu perguruan tinggi tersebut untuk beradaptasi terhadap perubahan seperti yang dilakukan oleh kementerian pendidikan China.
Meniru Cara Kementerian Pendidikan China
Ketika dunia industri mengalami disrupsi karena kehadiran inovasi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Kementerian Pendidikan China tidak serta merta menutup program studi yang lulusannya tidak kompetitif jika dikaitkan dengan dampak perkembangan AI di dunia Industri, melainkan memandu dan mendorong jurusan tersebut untuk beradaptasi.
China memang secara masif mendirikan program studi baru terkait STEM, AI dan mendorong tumbuhnya minat masyarakat untuk mempelajari STEM dan AI. Namun pada saat yang sama juga melakukan transformasi nasional pendidikan melalui program Inisiatif AI+Education.
Melalui Program ini Kementerian Pendidikan China memandu dan mendorong perguruan tinggi untuk memastikan agar program studi seperti ilmu hukum, ekonomi, administrasi, seni, pendidikan, kedokteran, memadukan AI ke dalam program studi-program studi tersebut, agar lulusannya memiliki keunggulan kompetitif.
Karena mereka meyakini bahwa inovasi teknologi besar yang mengubah peradaban manusia, selalu lahir dari interaksi dan kolaborasi lintas disiplin. Maka bagi mereka, menutup program studi yang tidak kompetitif bukan jalan keluarnya, melainkan mendorong program studi tersebut beradaptasi agar menjadi lebih kompetitif.
Foto: Antara News
