Publik Menyayangkan, Mahkamah Agung Membatalkan SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah

EDU Talk
Sebarkan Artikel Ini:

Depoedu.com-Mahkamah Agung (MA) membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Seragam Sekolah melalui amar putusan terkait perkara nomor 17P/HUM/2021 seperti diumumkan oleh Mahkama Agung tanggal 7 mei 2021.

Perkara nomor 17P/HUM/2021 tersebut diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat kepada MA.

MA dalam amar putusan tersebut mengatakan bahwa SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah ini bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di antaranya pasal 10, pasal 11, pasal 12, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Pasal 1, angka 1 dan 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut hakim MA, SKB tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 angka 1, 2 dan pasal 3.

Baca Juga : Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Dan Gerakan Radikalisme Di Sekolah

Selain itu SKB tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 huruf a.

Dengan demikian keputusan bersama 3 Menteri, nomor 02/KB/2021, nomor 025-199 tahun 2021, nomor 219 tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Negeri dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, pada amar putusan ketiga, Hakim MA, memerintahkan kepada ketiga termohon, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negri untuk mencabut SKB tersebut.

Namun setelah keputusan tersebut dirilis kepada publik, keputusan tersebut disesalkan oleh banyak pihak mulai dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Komnas Perempuan.

KPAI melalui Komisioner Retno Listyarti seperti dilansir VOA mengatakan pihaknya menghormati keputusan Majelis Hakim MA. Namun KPAI menyayangkan keputusan Majelis Hakim atas uji materi yang membatalkan SKB 3 Menteri tersebut.

Baca Juga : Kabar Dari Sekolah, Catatan Pendidikan Pada Hari Pendidikan Nasional, Tahun 2021

Menurut Retno, SKB 3 Menteri tersebut sudah tepat karena hanya berlaku di lingkungan sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

“Karena peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri berasal dari berbagai suku maupun agama yang berbeda. Sehingga sangat tidak tepat jika sekolah negeri mengatur ketentuan penggunaan seragam sekolah menurut agama tertentu,” kata Retno.

Selain itu, menurut Retno penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemda sudah seharusnya memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan serta sebagai tempat menumbuhkan keberagamaan.

Lanjut Retno, sekolah negeri harusnya memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam menjaga eksistensi Ideologi Pancasila dan konsensus dasar bernegara seperti tercantum dalam UUD tahun 1945.

Pihak lain yang ikut menyayangkan keputusan ini adalah Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Namun, menurutnya diperlukan sebuah langkah mekanisme eksaminasi terkait putusan MA yang membatalkan SKB 3 Menteri tersebut.

Baca Juga : Bagaimana Seharusnya Pengajaran Agama Diajarkan Di Sekolah?

Oleh karena itu, menurut Andy perlu dibaca terlebih dahulu salinan putusannya. Selain itu, dicari ruang untuk melihat ulang apakah ada mekanisme eksaminasi publik atau langkah lain seperti pengajuan gugatan.

Komnas Perempuan selanjutnya sangat berharap agar MA terutama para anggota Majelis Hakim mau membuka diri untuk berdialog dengan masyarakat sipil terkait SKB Tiga Menteri tersebut.

Menurut Andy, langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas hukum nasional dan demokrasi di Indonesia.

Sedangkan Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada prinsipnya menghormati keputusan tersebut, namun belum dapat menilai lebih jauh karena, belum menerima salinan keputusan tersebut.

Kita berharap apapun kelanjutan dari keputusan tersebut, keragaman anak bangsa, persatuan dan kesatuan serta demokrasi tetap terpelihara di negeri ini.

Foto:padang.tribunnews.com

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of