Penelitian Setara Institute, Jumlah Pelajar Intoleran Aktif Meningkat. Menurut Mereka Pancasila Boleh Diganti

Depoedu.com-Kesimpulan bahwa persatuan Indonesia di masa depan semakin terancam setelah Setara Institut merilis hasil survei terbarunya pada Rabu, 17 Mei 2023. Survei tersebut menyimpulkan bahwa jumlah pelajar yang berpandangan intoleran aktif meningkat yakni pada angka 5,6 persen.

Padahal pada survei sebelumnya, tujuh tahun yang lalu, tahun 2016, 2,4 persen tercatat sebagai pelajar intoleran aktif. Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan lebih dari 3 persen dalam kurun waktu tersebut.

Tentang intoleransi aktif tersebut, para peneliti menyimpulkan bahwa meskipun para pelajar tersebut menerima perbedaan keyakinan, perbedaan agama, perbedaan ras dan perbedaan etnis, namun 20,2 persen mengakui tidak dapat menahan diri untuk melakukan kekerasan jika terjadi penghinaan agama.

Para peneliti juga mencatat bahwa 33 persen pelajar tersebut setuju untuk membela agama, termasuk harus rela mati dalam membela agama yang mereka yakini.

Selain itu, lebih dari 56 persen menyetujui penerapan Syariat Islam. Kesimpulan mengejutkan lain dari survei tersebut adalah 83,3 persen responden berpendapat bahwa Pancasila bukan ideologi negara yang permanen dan dapat diganti.

Survei tersebut dilakukan dengan responden pelajar SMA/SMK di lima kota di Indonesia yakni, di Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta dan Padang Sumatra Barat. Survei dilakukan selama bulan Januari hingga bulan Maret dan melibatkan 947 pelajar laki-laki dan perempuan.

Setara Institut dalam penelitian tersebut juga menelusuri faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat intoleransi pelajar tersebut. Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institut dalam penjelasannya menyampaikan bahwa selain faktor menguatnya politik identitas, ada lima faktor yang mempengaruhi.

Baca juga : Borong 5 Medali Sekaligus Di Final Internasional Olimpiade Matematika, Lavinia Jesslyn Prayogo Mengharumkan Indonesia

Kelima faktor tersebut adalah, pengaruh orang tua, guru, termasuk guru agama di sekolah, teman pergaulan, organisasi ekstrakurikuler di sekolah dan literatur keagamaan terutama yang saat ini banyak yang dapat diakses melalui jaringan internet, baik berupa teks digital maupun video.

Oleh karena itu menurut Halili, untuk mencegah meningkatnya intoleransi di kalangan pelajar perlu dilakukan perbaikan pada faktor-faktor tersebut termasuk faktor menguatnya politik identitas dalam percaturan politik Indonesia.

Upaya Pencegahan Menguatnya Intoleransi

Menguatnya intoleransi menurut hemat saya adalah bentuk lain dari memudarnya nasionalisme dari warga negara. Atau pada kasus pelajar, tumbuhnya intoleransi menggambarkan tidak tumbuhnya sikap nasionalisme pada para pelajar.

Oleh karena itu, jika ditelusuri lebih jauh maka faktor pemicu utamanya adalah faktor ketidakadilan ekonomi dan ketidakpastian hukum. Masyarakat menganggap negara sebagai penyelenggara keadilan ekonomi dan kepastian hukum tidak hadir di tengah masyarakat.

Penyelewengan dan korupsi sumber daya terjadi di mana-mana, yang berarti, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara tidak diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan penting bernegara.

Para penegak hukum yang harusnya bertindak adil, malah berkolusi dengan pejabat pemerintah, menggunakan hukum untuk melanggar hukum. Sehingga ketidakadilan meraja lela dalam masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, menganggap pemerintah dan aparat tidak hadir.

Inilah yang menjelaskan kenapa orang tua menjadi salah satu pihak yang ikut mempengaruhi anak menjadi intoleran.  Oleh karena itu, upaya menciptakan keadilan dalam masyarakat menjadi upaya yang sangat penting dalam menumbuhkan toleransi dan nasionalisme.

Baca juga : Cara Singapura Mengedukasi Murid Tentang Dampak Perubahan Iklim Terhadap Lingkungan Hidup

Maka agenda utama yang perlu didorong adalah mengupayakan pemerataan pembagunan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta upaya menciptakan kepastian hukum melalui upaya penegakan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sebetulnya agenda ini dalam jangka panjang akan membuat gerakan yang memperjuangkan ideologi alternatif menjadi tidak relevan, jika pemeritah secara konsiten dan berkesinambungan terus-menerus mengupayakan pemerataan ekonomi, mengupayakan kesejahteraan dan keadilan hukum.

Namun untuk tujuan jangka pendek perlu penanganan pada kelompok politik yang mendorong ideologi alternatif yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Keterlibatan guru dan guru agama dalam kasus ini pasti berafiliasi pada kelompok politik tersebut.

Bahkan kelompok lain misalnya kelompok yang menggerakkan kegiatan ekstrakurikuler kajian agama di berbagai sekolah negeri, atau kelompok sel teman sebaya atau kelompok penyebar literatur keagamaan pendorong ideologi alternatif, merupakan bagian dari kelompok politik yang sama.

Sebagai gerakan, tentu tidak mudah mengajak mereka kembali meyakini ideologi Pancasila. Oleh karena itu diperlukan gerakan kontra ideologi yang sistematis untuk mengajak mereka kembali melalui berbagai pendekatan termasuk pendekatan hukum jika diperlukan.

Sebagai upaya pencegahan, gerakan kontra ideologi tersebut harus diikuti dengan pembersihan area sekolah dan birokrasi pendidikan dari pengaruh orang-orang yang telah menganut paham ideologi alternatif, diikuti dengan pengawasan yang cermat.

Tanpa langkah jangka pendek tersebut, upaya jangka panjang menciptakan kesejahteraan dan keadilan hukum dalam masyarakat, tidak akan efektif mencegah tumbuhnya intoleransi, termasuk tidak efektif mencegah  upaya kelompok penganut ideologi altrenatif mengganti ideologi Pancasila.

Foto: Hipwee