Wahidin Halim; Dinas Pendidikan Harus Menjadi Contoh Semangat Melawan Korupsi

EDU Talk
Sebarkan Artikel Ini:

Depoedu.com – Korupsi berkaitan dengan mentalitas, oleh karena itu implementasi antikorupsi merupakan pekerjaan yang gampang-gampang susah, karena pemberantasan korupsi terkait upaya mengubah konsep dan kebiasaan hidup.

Hal ini disampaikan oleh Dr. Wahidin Halim, Gubernur Provinsi Banten, dalam acara Sosialisasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi, di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten/Kabupaten-Kota dan Penandatanganan Komitmen Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi secara daring, pada Kamis 12 Agustus 2021.

Korupsi sebagai masalah mentalitas

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini melalui penegakan hukum, menurut Mantan Walikota Tangerang ini, tidaklah cukup.

Menurutnya, korupsi di Banten dan di negeri ini, sangat berkaitan dengan sikap, perilaku, dan mentalitas. Oleh karena itu, gampang-gampamg susah.

“Saya tidak pernah mengeluh, walaupun saya tahu bahwa, bisa jadi sangat melelahkan, ketika orang coba menghubungkan antara kesejahteraan dengan korupsi. Kenapa korupsi? Karena penghasilan tidak cukup,” jelas Wahidin.

“Lalu yang pertama kali saya lakukan dalam rangka reformasi birokrasi di Banten, honor para guru, insentif para guru, tunjangan kinerja para pejabat, saya naikkan, ternyata cukup efektif,” lanjut Wahidin.

Baca Juga: Apa Saja Tantangan Yang Menghadang Direktur Jendral Guru Dan Tenaga Kependidikan Dr. Iwan Syahril, Ph.D?

Meskipun demikian, tidak sama sekali menghilangkan korupsi, karena masih saja ada orang yang mengatakan belum cukup. Ternyata cukup itu relatif, lanjutnya.

“Meskipun tunjangan yang kita berikan cukup besar, bahkan di Indonesia termasuk yang paling besar, tapi kebutuhan kan juga mengikuti. Konsumtif,” kata Walikota Tangerang dua periode ini.

Ia menjelaskan, meskipun mereka sudah punya rumah, setelah penghasilan bertambah, mereka kredit rumah lagi, kredit mobil. Wahidin melihat bahwa ini hal yang wajar saja. Namun ia mengingatkan, ASN jangan berlebihan.

“ASN itu jangan berlebihan. Sejak jadi Walikota, dan saya selama 5 tahun di Provinsi Banten, mencontohkan pada staf saya, saya cukupkan dengan tunjangan yang saya punya. Saya tidak berambisi lebih jauh,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa hingga kini, ia tidak memiliki mobil mewah dan rumah lain selain rumah yang ia tinggali saat ini.

“Apakah kegiatan saya sehari-hari konsumtif? Tidak. Dan saya merasa sejahtera. Saya merasa cukup. Sejak saya menjadi pegawai biasa hingga sekarang, saya tidak banyak berubah,” jelasnya.

“Kepada bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang saya cintai, janganlah kita terpengaruh pada situasi lingkungan kita yang memang membuat kita menjadi konsumtif,” lanjut Wahidin.

Ia mengatakan, hingga sekarang ia tidak pernah memiliki kartu kredit, dan kartu ATM. Ia pun tidak mengharapkan dari dinas untuk mendapatkan uang proyek karena ia tahu bahwa itu adalah gratifikasi.

“Sekalipun belum ada Undang-Undang tentang gratifikasi, namun saya tidak pernah menerima gratifikasi karena saya sudah komitmen dengan pribadi saya, komitmen dengan keluarga saya, bahwa saya tidak mengambil sesuatu di luar hak saya,” tegas Wahidin.

Dinas Pendidikan harus menjadi contoh

Selain sosialisasi dan penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi harus bersifat edukatif. Oleh karena itu, kata Wahidin Halim, Dinas Pendidikan harus menjadi contoh, bagaimana seorang guru yang bersahaja. Bagaimana menjadi guru yang digugu dan ditiru, lanjutnya.

Ia melanjutkan, Dinas Pendidikan sebagai konfigurasi dari penegakan moral harus menjadi contoh. Ia menegaskan, penerimaan murid baru tidak perlulah kita minta-minta. Bila perlu, kita yang bantu mereka yang tidak mampu.

“Untuk apa juga kita minta-minta uang pada orang yang tidak mampu. Pemerintah telah melakukan penggratisan biaya pendidikan dengan memberikan kompensasi tunjangan operasional, membantu pengadaan fasilitas, membantu membangun gedung,” urai Wahidin.

Baca Juga: Dirjen Guru Dan Tenaga Kependidikan Sebut, Banyak Guru Tidak Percaya Diri?

Ia mengingatkan jangan malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok. Atau malah memeras rakyat. Ia mengajak semua pihak untuk berubah.

“Rakyat harus kita senangkan. Kita mengajar dengan senang. Menjadi gubernur dengan senang. Rakyat juga senang. Bisa tersenyum, jangan malah memanfaatkan kesempatan,” ajaknya.

Dalam bagian lain dari sambutannya, Wahidin Halim juga menyinggung bantuan terhadap kyai. Menurutnya, bantuan pada kyai itu harus ikhlas. Bila perlu berasal dari diri sendiri dengan menggunakan uang pribadi.

“Jangan bantuan dari kyai juga kita potong, kita ambil. Itu sangat tidak bermoral. Atau kita tidak berikan bantuan beras yang mutunya baik. Saya mengutuk itu,” tegas Wahidin.

Selanjutnya ia menegaskan bahwa dunia pendidikan harus berkembang maju, karena pendidikan adalah tiang pancang, fundamental pembangunan moral.

Di akhir sambutannya, ia mengajak para guru, para pengelola pendidikan, stake holder di bidang pendidikan, untuk betul-betul mengedepankan moralitas.

Ia juga berharap agar para penyuluh yang dihasilkan dari kegiatan ini, tidak hanya menjadi penyuluh tetapi juga menjadi contoh mentalitas dan semangat untuk melawan korupsi.

Mereka tidak hanya mengedukasi tetapi juga mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of