Ini Model Baru Sistem Akreditasi Sekolah, Mulai Berlaku Tahun 2022

EDU Talk
Sebarkan Artikel Ini:

Depoedu.com – Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kendikbudristek) setelah melansir kebijakan merdeka belajar di awal kepemimpinan, yang berisi upaya mereformasi sistem evaluasi pendidikan dengan mengubah ujian nasional menjadi kebijakan asesmen nasional.

Kebijakan asesmen nasional bertujuan mengukur pengembangan kemampuan literasi, pengembangan kemampuan numerasi, dan capaian penguatan pendidikan karakter oleh sekolah.

Dalam implementasinya, kebijakan ini sungguh-sungguh berhasil mengubah, tidak hanya praktek pelaksanaan evaluasi pendidikan di sekolah, tetapi juga proses belajar mengajar di sekolah.

Setelah kebijakan merdeka belajar berhasil mereformasi sistem evaluasi dan proses belajar mengajar, kini Kemendikbudristek mereformasi sistem akreditasi sekolah.

Baca Juga: Apa Antisipasi Mentri Pendidikan Agar Asesmen Nasional Dapat Mendorong Peningkatan Mutu Pendidikan?

Reformasi sistem akreditasi sekolah tersebut menggunakan sistem dashboard monitoring dengan menggunakan aplikasi IASP-2020. Sistem ini secara otomatis akan memberikan notifikasi jika kualitas sebuah sekolah menurun atau kualitas sebuah sekolah meingkat.

Aplikasi IASP-2020 dikembangkan dengan menitik beratkan penilaian pada empat komponen penilaian yaitu; mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manjemen sekolah.

Menurut Toni Toharudin, Kepala Badan Akreditasi Nasional (BAN) perubahan ini juga terjadi karena pergeseran paradigma dalam akreditasi dari penilaian berbasis adminstrasi (compliance), menuju penilaian berbasis kinerja (performance).

Baca Juga: Asesmen Nasional, Trasformasi Sekolah Dan Pengembangan Mutu Pendidikan

Sistem dashboard monitoring dengan notifikasi otomatis bagi sekolah yang mengalami penurunan  atau peningkatan mutu dapat terjadi karena, sistem ini terintegrasi dengan data pokok pendidikan (dapodik) Kemendikbudristek, termasuk data hasil asesmen nasional.

Dengan sistem akreditasi yang baru ini, dapat terjadi sekolah terakreditasi secara ototmatis tanpa harus divisitasi oleh asesor. Ini bisa terjadi pada sekolah dengan mutu bagus dalam posisi habis masa berlaku hasil akreditasi atau disebut juga posisi status quo, maka status akreditasi sekolah tersebut otomatis diperpanjang.

Sedangkan, jika ada sekolah yang mengalami penurunan mutu berdasarkan data hasil evaluasi diri, data laporan masyarakat, data dapodik dan data hasil asesmen nasional maka asesor akan datang ke sekolah tersebut untuk melakukan visitasi manual.

Sistem baru ini diberlakukan karena, selain sistim akreditasi yang lama tidak efisien, hasil akreditasi dengan sistem lama juga tidak berdampak pada mutu sekolah. Semua sekolah yang terakreditasi A tenyata tidak selalu bermutu tinggi.

Baca Juga: Urgensi Asesmen Nasional Dalam Kemajuan Pendidikan

Selain itu, dari sisi efisiensi, dengan sistem akreditasi yang baru ini, terjadi penghematan anggaran karena berkurangnya jumlah sekolah yang harus menjalani proses visitasi. Kepala BAN S/M, Toni Toharudin mengatakan pada akreditasi model lama, biaya yang dikeluarkan pada satu periode akreditasi mencapai Rp. 300 milyar.

“Sedangkan pada akreditasi mode baru, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam satu periode akreditasi hanya sebesar Rp. 60 miliar. Jadi model akreditasi yang baru terbukti sangat efisien,” jelas Toni.

Selain efisiensi, kita berharap, reformasi sitem akreditasi ini dapat sungguh-sungguh memperbaiki kualitas proses akreditasinya. Namun yang paling penting adalah proses akreditasi dengan sistem yang baru sungguh ikut meningkatkan mutu pendidikan kita.

Foto: edukasiinfo.com

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of