Kebijakan Zonasi dan Masa Depan Sekolah Swasta

Depoedu.com – Proses pendaftaran murid baru di SMP dan SMA/SMK tahun pelajaran 2019/2020 baru saja usai. Secara keseluruhan masih banyak catatan, namun sudah berjalan lebih baik dibandingkan dua dan tiga tahun yang lalu, ketika kebijakan zonasi tersebut baru di-launching. Pada proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, dengan sosialisasi, pelaksanaan PPDB dan pengawasan yang lebih baik, proses PPDB telah berjalan lebih baik.

Satu butir kebijakan zonasi yang berimplikasi luas dalam PPDB tahun ini adalah, semua lulusan SD dan SMP diterima di SMP dan SMA/K Negeri tanpa memperhatikan jumlah nilai yang diperoleh di level sebelumnya, jika domisili orang tua lulusan tersebut masuk dalam zonasi. Kebijakan ini akan berdampak baik sejauh pemerintah dapat menangani implikasi lanjutannya, baik terhadap sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Implikasi bagi Sekolah Negeri

Selama ini hampir semua sekolah negeri mematok nilai ujian nasional tinggi sebagai syarat masuk pada sekolah negeri, apalagi sekolah negeri favorit. Dengan pola rekrutmen seperti itu, sekolah negeri kemudian menjadi tempat pendidikan bagi banyak murid cerdas. Dengan demikian, guru di sekolah negeri lebih terlatih menjadi guru bagi murid cerdas.

Pertanyaannya apakah mereka siap menjadi guru bagi murid yang kurang cerdas? Ini adalah salah satu implikasinya. Jika kondisi ini tidak ditangani sekarang, maka beberapa kemungkinan, bisa terjadi.

Pertama, guru tidak siap menangani murid-murid yang kurang cerdas. Murid kurang cerdas tidak terlayani dengan baik, maka bukannya mengalami pertumbuhan sebagai hasil belajar, mereka malah mengalami kemunduran.

Kedua, pada umumnya murid kurang cerdas butuh waktu belajar lebih lama untuk menguasai sebuah topik. Oleh karena itu, guru yang biasanya menangani murid cerdas sering kurang sabar. Ada banyak hal negatif bisa terjadi sebagai akibat guru tidak sabar. Maka perlu ada pelatihan terkait masalah ini.

Ketiga, karena banyak waktu tersita untuk menangani murid kurang cerdas, maka murid cerdas tidak memperoleh tantangan pembelajaran yang memadai. Kapasitas mereka jadi tidak berkembang maksimal. Biasanya banyak anak cerdas menjadi bermasalah, misalnya dalam hal disiplin.

Situasi yang digambarkan di atas akan mempengaruhi iklim sekolah secara keseluruhan. Jika tidak di antisipasi dan dikelola dengan baik, akan mempengaruhi mutu sekolah negeri secara keseluruhan.

Implikasi bagi Sekolah Swasta

Baru pada PPDB tahun ajaran ini semua lulusan SD ke SMP, lulusan SMP ke SMA/SMK dalam zonasi diterima di sekolah negeri tanpa ada persyaratan jumlah nilai sama sekali. Kebijakan ini di satu sisi baik dalam rangka pemerataan memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Namun di sisi lain berimplikasi kurang baik bagi perkembangan sekolah swasta.

Di daerah di mana jumlah sekolah negeri cukup banyak dan berdekatan seperti di Tangerang Selatan, hampir semua lulusan SD dan SMP terserap ke sekolah negeri. Apalagi telah menjadi rahasia umum, kebijakan terkait kuota pendaftaran murid baru di sekolah negeri dibatasi, namun dalam praktek sekolah negeri tetap menerima murid baru dengan kuota lebih besar. Padahal, di awal masa pendaftaran, telah  ditetapkan kuota tertentu bagi setiap sekolah negeri.

Pemerintah selalu menegaskan bahwa akan membatasi kuota pendaftaran sekolah negeri dengan sanksi yang tegas. Namun dalam pelaksanaannya pelanggaran kuota tidak pernah ditindak oleh pemerintah daerah. Biasanya, terdapat banyak kepentingan dalam urusan kuota ini, yang melibatkan oknum pemerintah daerah maupun oknum DPRD.

Jika kondisi ini tidak ditangani maka sekolah swasta akan berguguran satu demi satu terutama sekolah swasta yang tidak bermutu dan tidak memiliki difrensiasi yang kuat. Apalagi dalam hal biaya, sekolah swasta memang sudah tidak dapat bersaing dengan sekolah negeri karena sekolah negeri sudah bebas biaya. Harusnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk membantu sekolah seperti ini, untuk menjadi sekolah yang bermutu dan memiliki diferensiasi yang kuat.

Mengantisipasi Dampak Zonasi

Semua kebijakan, meskipun selalu dirumuskan dengan proses yang baik, tidak otomatis berhasil mencapai tujuan dalam implementasinya. Diperlukan penyesuaian dan antisipasi agar implementasi kebijakan mencapai tujuan.

Pada sekolah negeri, pemerintah perlu merancang sessi pelatihan bagi guru yang bertujuan menyiapkan guru, baik secara konsep maupun secara teknik. Dari segi konsep, guru perlu mengetahui karakter dan psikologi belajar murid, baik yang lambat belajar maupun murid yang cerdas. Pengetahuan ini bermanfaat dalam sessi lain yang sama-sama diperlukan yakni bagaimana mendisain teknik mengajar yang sesuai  dengan dua tipe murid ini.

Bagi murid cerdas, guru harus lebih menantang mereka, sedangkan bagi murid yang lambat belajar, guru harus lebih sabar. Guru juga perlu dilatih mengelola interaksi antara murid cerdas dan murid yang lambat belajar. Tujuannya adalah agar interaksi mereka berlangsung secara positif dan menumbuhkan mereka.

Murid cerdas tidak menyombongkan diri, rasa percaya diri murid lambat belajar tetap tumbuh. Murid yang lambat belajar tidak menjadi sasaran bully dari murid cerdas. Antisipasi ini perlu dilakukan agar sekolah negeri tetap jadi area bertumbuh, baik bagi murid yang lambat belajar maupun murid yang cerdas.

Antisipasi juga perlu dilakukan oleh sekolah swasta. Pemerintah harus menolong sekolah swasta, melakukan proses pengmbangan dan peningkatan mutu pendidikannya. Dalam rangka pengembangan mutu pula, sangat diperlukan  upaya merumuskan dan mengembangkan diferensiasi masing-masing sekolah.

Pemerintah telah memiliki perangkat untuk melakukan proses ini, misalnya melalui jaringan pengawas sekolah. Perlu dilakukan revitalisasi peran pengawas sekolah. Perangkat lain yang perlu direvitalisasi adalah Badan Akreditasi sekolah. Badan Akreditasi Sekolah harusnya menjadi organ penting pengembangan dan pemerataan mutu sekolah.

Di samping itu, pemerintah perlu lebih fair dalam menetapkan dan menerapkan kuota pendaftaran murid baru pada sekolah negeri. Perlu ada hitungan yang lebih rasional dan mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta.

Setelah ditetapkan, pemerintah mengawasi implementasinya, termasuk menindak temuan sekolah negeri yang melanggar ketentuan zonasi. Di dalamnya termasuk menindak oknum pemerintah daerah dan  DPRD yang mengambil manfaat pribadi dalam proses PPDB.

Jika pemerintah melakukan antisipasi ini maka dampak buruk dari kebijakan zonasi dapat dicegah. Selain masa depan sekolah negeri, masa depan sekolah swasta pun harus dapat tetap dijamin oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Jangan sampai implementasi kebijkan pemerintah justru mematikan sekolah swasta. (Foto: bbc.com)