Depoedu.com-Kehadiran lembaga pendidikan swasta telah menjadi salah satu faktor penting partisipasi swasta dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua. Sekolah negeri dan sekolah swasta adalah dua sayap pendidikan nasional yang tidak terpisahkan. Jika salah satu sayap tersebut kurang optimal, maka tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai.
Hal tersebut disampaikan oleh Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional tahun 2026, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Bali (11/11/2026).
“Sekolah negeri dan sekolah swasta adalah dua sayap pendidikan nasional yang tidak terpisahkan. Jika salah satu sayap kurang optimal, maka pelayanan pendidikan kita tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan,” ungkap Atip dalam pidato pembukaannya.
Menurutnya, itulah keyakinan yang diupayakan untuk diwujudkan dalam beberapa kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) belakangan ini. Pemerintah dalam kebijakan tersebut tidak membedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Hal tersebut, lanjut Atip, terlihat dari dua program pemerintah seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto yakni revitalisasi satuan pendidikan. Dengan skema swakelola, kini telah lebih dari 39 ribu satuan pendidikan baik negeri maupun swasta direvitalisasi sarana dan prasarananya.
Baca juga : Wamendiktisaintek Stella Christie dalam Penutupan KPPTI: Perguruan Tinggi Harus Punya Terobosan
Selain itu, bentuk dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta juga diwujudkan melalui digitalisasi pembelajaran dengan pendistribusian papan interaktif digital. Dalam aspek kesejahteraan guru, pemerintah juga terus meningkatkan dukungan melalui Tunjangan Profesi Guru dan insentif guru non-ASN.
Ia juga menegaskan pemerintah akan terus memberikan dukungan, baik terhadap sekolah negeri maupun sekolah swasta agar sekolah terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berorientasi pada kebutuhan murid.
Dalam menutup sambutannya, Atip menegaskan kemitraan Kemendikdasmen dengan lembaga pendidikan swasta bukan sekedar hubungan koordinatif melainkan kemitraan strategis yang harus terus diperkuat melalui regulasi, kebijakan dan implementasi nyata.
Ia juga berharap agar BMPS terus menjadi mitra aktif Kemendikdasmen dalam memberikan gagasan dan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan nasional. Ia mengajak untuk bergerak bersama sebagai dua sayap yang membawa pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Respon ketua BMPS
Merespon ajakan tersebut, Ketua BMPS Nasional, Saur Panjaitan mengatakan bahwa BMPS akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan eksistensi, keberlanjutan upaya peningkatan kualitas pendidikan swasta di Indonesia.
Lebih lanjut, Saur menjelaskan bahwa selama lebih dari lima dekade, BMPS telah menjadi wadah berhimpun, berkomunikasi, berkoordinasi serta memperjuangkan aspirasi para penyelenggara pendidikan swasta di berbagai daerah di Indonesia.
Baca juga : Silaturahmi Akbar FGM Jawa Tengah, untuk Penguatan Kualitas Pendidikan Sekolah Muhammadiyah
Saat ini, lanjut Saur, menggambarkan tiga orientasi utama Musyawarah Kerja BMPS 2026. Pertama, memperjuangkan pengakuan dan keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi serta kontribusi pendidikan swasta sebagai kesatuan dari sistem pendidikan nasional.
Kedua, mendorong terciptanya dukungan, kemudahan dan akses bagi satuan pendidikan swasta untuk meningkatkan mutu, serta menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.
Ketiga, memperjuangkan kepentingan serta melindungi hak-hak penyelenggara pendidikan swasta melalui dialog, konsultasi, serta langkah-langkah konstitusional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, ia juga menyampaikan harapan dari perguruan swasta agar kebijakan Kemendikdasmen mengenai pendidikan bermutu untuk semua, benar-benar mengakomodasi keberadaan dan kebutuhan lembaga pendidikan swasta.
Di akhir pemaparannya ia berharap agar prinsip pemerataan akses pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas serta keberlanjutan satuan pendidikan baik negeri maupun swasta.
