Depoedu.com-Wajah pendidikan saat ini adalah hasil dari tata kelola pendidikan selama ini. Di antaranya, anggaran pendidikannya besar namun tidak kelihatan hasilnya. Misalnya dua periode pemerintahan yang lalu, anggaran pendidikan paling sedikit 20 persen dari APBN. Bahkan tahun ini pemerintah menganggarkan 22 persen dari APBN untuk pendidikan.
Dengan anggaran yang besar tersebut, pemerintah merencanakan untuk melakukan revitalisasi 11 ribu-an sekolah negeri dengan anggaran 17 triliun rupiah. Artinya sekolah sebanyak itu yang menampung proses belajar mengajar ribuan peserta didik, selama ini berjalan secara tidak layak.
Sekolah-sekolah tersebut berada dalam kondisi rusak, dengan fasilitas yang terbatas. Ini yang dipertanyakan oleh Presiden Prabowo. “Bagaimana bisa sekolah berjalan dengan gedung yang rusak? Bagaimana bisa satu sekolah hanya ada satu toilet yang berfungs?. Bagaimana bisa, mengajarkan anak hidup bersih dalam kondisi tersebut?”
Selain revitalisasi, anggaran yang besar tersebut juga akan digunakan untuk digitalisasi pendidikan. Rencananya, setiap sekolah akan mendapat bantuan smart board atau papan tulis interaktif untuk membuat smart classroom atau kelas cerdas di 15 ribu satuan pendidikan. Untuk proyek ini, pemerintah menyiapkan anggaran 2 triliun rupiah.
Baca juga : Guru yang Menerima Bingkisan pada Saat Kenaikan Kelas Merupakan Pelanggaran Integritas?
Ini adalah model para pemimpin pendidikan di birokrasi-birokrasi pendidikan dari pusat hingga daerah mengurusi pendidikan. Terkait fasilitas sekolah yang rusak, pemimpin setempat tidak segera memperbaiki. Perbaikan baru bisa dilakukan ketika perbaikan tersebut membutuhkan dana besar dan dari segi anggaran telah menjadi proyek besar.
Praktik ini yang membuat banyak gedung sekolah rusak parah, bahkan roboh dan membahayakan peserta didik dan guru, pengguna gedung tersebut. Apakah karena selama nilai perbaikannya masih kecil dan belum bisa menjadi proyek? Mungkin hal seperti ini perlu ditelusuri, ada apa di balik kebiasaan buruk ini.
Hal yang mirip juga ditemui dalam praktik pengadaan fasilitas penunjang proses belajar mengajar. Banyak pengadaan yang berasal dari atas, tidak berdasarkan kebutuhan real dari sekolah-sekolah, seperti pengadaan smart board atau papan tulis interaktif ini.
Melalui proyek yang bernilai 2 triliun rupiah ini, pemerintah akan me-drop smart board ini. Sekolah yang menerima, akan melatih guru untuk menggunakan smart board ini. Bisa jadi ini berkaitan dengan pendekatan yang didorong sekarang yakni pendekatan pembelajaran deep learning.
Baca juga : Menjadi Cahaya, Perjalanan Karya Tarakanita
Bahayanya deep learning nanti akan diganti oleh pemimpin berikutnya yang memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang baru. Lalu alat seperti smart board yang dibeli sekarang, akan menjadi barang yang tidak digunakan, lalu lama-lama rusak. Dan anggaran besar yang dihabiskan untuk proyek ini menjadi mubazir.
Inilah bahayanya pendekatan top down dari birokrasi pendidikan kita di mana banyak kebijakan pendidikan diturunkan dari atas, termasuk kebijakan terkait belanja sekolah seperti di atas. Apakah sekolah riil membutuhkan fasilitas belajar seperti smart board?
Nampaknya praktik top down ini menjadi salah satu problem mendasar pendidikan kita. Belum lagi pemerintah baru selalu datang dengan kebijakan pendidikan baru, bahkan tanpa evaluasi kebijakan pemerintah sebelumnya. Sementara para guru baru mapan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya, di akhir periode pemerintahan.
Meskipun seringkali hanya ganti istilah dan ganti prosedur administrasi, tetapi ini sangat menguras energi dan waktu guru. Sehingga pekerjaan peningkatan mutu pendidikan tidak sungguh-sungguh terjadi. Kita berharap praktik seperti di atas, termasuk praktik bongkar pasang kebijakan pendidikan dengan segala efeknya segera dihentikan.
