Depoedu.com-Demokrasi bukan sekedar rakyat yang berkuasa. Lalu kemudian diciptakan sebuah mekanisme teknis agar kekuasaan di tangan rakyat tersebut dapat terwakilkan oleh beberapa orang saja yang kita pilih.
Entah mereka yang kita pilih sebagai legislator, atau mereka yang kita pilih dalam jabatan eksekutif. Orang-orang yang kita pilih dalam sebuah penyelenggaraan pemilu.
Lebih dari kekuasaan yang ada di tangan rakyat tersebut, esensinya demokrasi adalah partisipasi masyarakat. Demokrasi adalah ketika masyarakat benar-benar terlibat dalam setiap hal yang membawa dampak pada mereka. Bukan hanya urusan pilih memilih dalam pemilu.
Ketika menyematkan kata “Sistem” mengawali kata “Demokrasi” itu berarti partisipasi masyarakat dalam setiap hal yang mempengaruhi hidup mereka ada pada tahapan input, pada tahapan proses dan tentu pada tahapan output juga.
Maka partisipasi masyarakat dalam gerak pembangunan, harus terlihat jelas dan dialami oleh semua orang selama tahapan awal, selama proses dan juga terlibat langsung selama tahapan akhir.
Dalam demokrasi, keterlibatan masyarakat luas bukanlah “HAK”. Partisipasi masyarakat, di dalam demokrasi adalah sebuah keharusan, yang menjadi kewajiban.
Maka pertanyaan kemudian adalah bagaimana caranya, atau mekanisme apa yang paling baik untuk memastikan kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik?
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin mengajukan pertanyaan lainnya terlebih dahulu. Jika demokrasi adalah kewajiban, maka apa hubungannya dengan pendidikan politik dan politik gagasan?
Baca juga : Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Identitas Anak
Gagasan bukan hanya mengenai ide, hasil dari pikiran. Lebih dari itu, gagasan juga merupakan sebuah rancangan, rencana yang terpola, tersusun secara sistematis. Artinya, ketika berbicara mengenai gagasan, maka yang kita hadirkan adalah sistematika ide-ide.
Artinya apa? Bahwa ide-ide yang dihasilkan oleh pikiran harus benar-benar diletakkan dalam sebuah bingkai yang tersusun, terencana dengan baik secara sistematis.
Sekali lagi, bahwa politik gagasan adalah bagaimana menjadikan ide-ide tentang pembangunan jiwa dan raga masyarakat dapat tersusun dalam sebuah rencana yang sistematis, menjadi cara dalam meraih sekaligus menggunakan kekuasaan politik.
Dalam politik gagasan, electoral bukan hasil akhir. Pragmatisme politik, -bahwa demi memenangkan kekuasaan seseorang boleh menggunakan semua cara, terang maupun gelap-, tentu tidak memiliki tempat dalam politik gagasan.
Lewat politik gagasan, esensi demokrasi sebagai sebuah sistem harus diletakkan sebagai inti yang bergerak keluar untuk memastikan semua mekanisme pembangunan berjalan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, gagasan harus demokratis.
Dalam politik gagasan yang demokratis, masyarakat luas menjalankan kewajibannya untuk menemukenali kebutuhan, kemudian merumuskannya dalam program-program pembangunan yang kemudian disodorkan kepada para politisi yang dengan kekuasaan yang diwakilkan kepadanya dapat mewujudnyatakan program tersebut untuk membangun jiwa dan raga masyarakat.
Masyarakat terlibat dalam tahapan awal. Selama proses pembangunan, masyarakat terlibat secara aktif, melalui peran apapun yang mereka jalani.
Sekaligus memastikan bahwa program-program yang menjawab kebutuhan mereka dapat terlaksana dengan baik, dan dapat diuji menggunakan semua ukuran penentu kualitas yang ada.
Baca juga : Dari Dinding-Dinding Absurd
Masyarakat terlibat dalam perencanaan, selama proses rencana diwujudnyatakan, sekaligus terlibat untuk memastikan semua rencana benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat banyak.
Yang paling penting dari politik gagasan adalah memastikan program-program kerja para penguasa sesuai dengan ide-ide yang lahir sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Bahwa jika gagasan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat yang mempengaruhi elektabilitas, maka itu hanya sekedar bonus. Pembangunan jiwa dan raga masyarakat bangsa, jauh lebih penting daripada sekedar memenangi electoral demi meraih kekuasaan.
Tantangannya adalah, bagaimana membuat masyarakat menyadari sungguh bahwa, setiap orang memiliki kewajiban untuk terlibat langsung dalam setiap proses pembangunan?
Bagaimana masyarakat menemukan apa yang menjadi kebutuhan komunitas mereka, bagaimana kebutuhan itu melahirkan gagasan pembangunan yang sistematis, bagaimana memastikan proses pembangunan berjalan tanpa cacat moral, etika dan hukum, sekaligus bagaimana cara mengevaluasi ketercapaian pembangunan?
Pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab apabila masyarakat pemegang kekuasaan, cukup terdidik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Karena itu pendidikan politik teramat sangat penting untuk memastikan politik gagasan dapat diterima dalam sistem demokrasi.
Jika politik gagasan adalah ujung tombak maka Pendidikan Politik adalah batu asah untuk mempertajam tombak ideologi politik. Pendidikan politik jugalah merupakan jalan tol paling cepat untuk memastikan segenap masyarakat turut terlibat aktif dalam pembangunan negara. Dan jika rakyat terdidik secara politik maka kualitas demokrasi menjadi semakin baik.
Foto: Bengkuluinteraktif.com
Tulisan ini pernah tayang di eposdigi,com, ditayangkan kembali dengan seizin penulis.