Usul Komisi II DPR RI, Guru Honorer Golongan Ini Otomatis Diangkat Jadi PPPK

EDU Talk
Sebarkan Artikel Ini:

Depoedu.com-Melalui perjuangan yang panjang dari berbagai pihak, kini muncul titik terang tentang nasib tenaga honorer yang selama ini mengabdi di lembaga pemerintah, termasuk guru di sekolah-sekolah negeri, setelah Undang-Undang ASN tahun 2023 disahkan.

Pasal 66 Undang-undang ASN 2023 tersebut memerintahkan pada pemerintah dalam hal ini MenPAN RB, agar penataan pegawai non ASN di lembaga yang dikelola oleh pemerintah wajib diselesaikan oleh pemerintah paling lambat Desember 2024.

Dalam proses penataan tersebut, UU ASN 2023 mewajibkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN sebagai pedoman pelaksanaan. PP tersebut saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah. Targetnya selesai bulan April 2024.

Baca juga : Hati Hati! Ini Sederet Modus Penipuan Di Aplikasi WhatsApp

Saat ini pemerintah menargetkan 1,6 juta formasi, sementara saat ini di database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terdata 2,3 juta tenaga honorer. Oleh karena itu, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari Komisi 2 DPR RI minta pemerintah untuk memprioritaskan sejumlah kategori dalam pengangkatan tahun 2024 ini. 

Pasalnya, dari 2,3 juta data yang masuk database BKN, tidak 100 persen murni tenaga honorer. Disinyalir ada banyak data siluman atau data honorer bodong yang masuk ke dalam database BKN. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI meminta agar MenPAN RB melakukan seleksi yang ketat. 

Komisi II DPR RI meminta agar MenPAN RB dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN mengutamakan para honorer yang sudah bekerja minimal 5 tahun. Dari segi usia,  Komisi II DPR RI mengusulkan honorer berusia 45 tahun ke atas, atau usia menjelang pensiun untuk diprioritaskan. 

Baca juga : Penyerahan Surat Penugasan Plt. Kepala SMK Negeri 1 Titehena

Untuk kategori honorer berusia 45 tahun ke atas,  atau guru honorer usia menjelang pensiun, Komisi II DPR RI mengusulkan agar honorer kategori ini  diangkat langsung alias tanpa tes menjadi PPPK 2024. 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pihaknya akan terus mengawal pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Kata Ahmad Doli, ini sesuai dengan amanat UU ASN 2023, setelah itu, instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer lagi. 

Oleh karena itu, Ahmad Doli berharap dan akan tetap mengusahakan agar 2,3 juta tenaga honorer yang datanya telah masuk di database BKN terverifikasi dan secara otomatis diangkat menjadi PPPK. 

Foto: SinPo.id

5 1 vote
Article Rating
Sebarkan Artikel Ini:
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments