Depoedu.com-Berawal dari aksi konvoi pengendara sepeda motor pada tanggal 29 Mei 2022 di Kawasan Cawang Jakarta Timur, membawa poster bertuliskan kebangkitan khilafah disertai bendera bertuliskan huruf Arab, Polda Metro Jaya mulai melakukan pendalaman dan menangkapi beberapa tokohnya.
Dari para tokoh tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa pawai tersebut didalangi oleh organisasi Khilafatul Muslimin (KM). Organisasi ini telah dilengkapi dengan struktur kepemimpinan layaknya sebuah negara.
Saat ini Organisasi KM telah tersebar ke 25 provinsi dengan berpusat di Lampung. Anggotanya sudah mencapai 14 ribu orang. Profesi anggota KM mencakup wiraswasta, petani, karyawan dan guru. Selain itu ada anggota yang bekerja sebagai aparat sipil negara dan dokter.
Organisasi ini telah memiliki pemimpin tertinggi yang dijabat oleh seorang khalifah yakni Abdul Qadir Braja. Hasil pemeriksaan polisi juga menemukan bahwa Khilafah ada struktur lain di tingkat provinsi, hingga tingkat paling rendah yaitu kelurahan.
Dalam kepemimpinannya, seorang khalifah dibantu oleh para Menteri. Salah satu menteri yang penting adalah Menteri Pendidikan yang dijabat oleh Ahmad Sobirin dari Mojokerto.
Baca juga : Ilmuwan Di Tiga Negara Ini Sedang Menciptakan Teknologi Untuk Menghidupkan Orang Mati
Sebagai Menteri Pendidikan Ahmad Sobirin adalah penanggung jawab penyebaran ideologi khilafah. Selain bertanggung jawab menyebarkan doktrin khilafah, Ahmad Sobirin juga ditugaskan KM mendirikan sekolah di berbagai daerah.
Saat ini KM telah mendirikan 30 sekolah yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari SD hingga SMA dan tiga perguruan tinggi. Seperti dilansir pada laman detik.com, perguruan tinggi ini beroperasi di Bekasi dan Nusa Tenggara Barat.
Sistem Pendidikan yang berlaku di KM berbeda dengan sistem pendidikan resmi di Indonesia. Pada semua jenjang, lama pembelajaran lebih singkat. Jenjang SD hanya ditempuh dalam waktu 3 tahun, SMP, SMA dan universitas hanya ditempuh dalam waktu 2 tahun.
Pada sistem perndidikan KM, seorang lulusan perguruan tinggi diberi gelar sarjana kekhilfahan islam (SKHI). Setiap tahun, perguruan tinggi di bawah KM meluluskan sarjana baru.
Pada sekolah-sekolah KM, para siswa jelas tidak boleh belajar tentang Ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, melainkan doktrinasi khilafah.
“Yang sangat memprihatinkan adalah pengkaderan mereka. Para murid di sekolah mereka tidak diajarkan Pancasila dan UUD 1945,” kata ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengky Hariadi dalam jumpa pers dengan wartawan.
Baca juga : Interaksi Di Media Sosial Juga Memerlukan Etika. Ini Lima Etika Bermedia Sosial
Para murid juga dilarang menghormati bendera selain bendera Khilafatul Muslimin. Mereka juga didoktrin untuk tidak tunduk pada pemerintah RI. Para murid hanya taat pada Khalifah, bukan kepada pemerintah.
“Para murid wajib taat kepada Khalifah, sedangkan kepada pemerintah tidak wajib taat. Kepada murid juga diajarkan bahwa sistem khilafah adalah sistem pemerintahan yang sudah final. Di luar khilafah itu thougut atau setan, iblis,” jelas Hengky Hariadi.
Mudah-mudahan informasi dan data tentang Khilafatul Muslimin ini dibaca sebagai tanda bahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diharapkan memicu sikap waspada terukur dari aparat keamanan, birokrasi pemerintah, termasuk birokrasi di bidang pendidikan.
Diharapkan birokrasi pendidikan yang bertugas memverifikasi, memberi ijin, dan membina lembaga pendidikan untuk bekerja lebih cermat, lebih tegas terhadap sekolah yang terlanjur terkontaminasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Selanjutnya, 30 sekolah yang diselenggarakan oleh Khilafatul Muslimin, termasuk 3 perguruan tingginya, perlu segera ditertibkan karena aktivitas lembaga-lembaga pendidikan tersebut adalah salah satu ancaman nyata terhadap ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Foto:CNN Indonesia
[…] Baca juga : 30 Sekolah Khilafatul Muslimin Mengajarkan Ideologi Khilafah, Ke Mana Birokrasi Pendidikan Kita? […]