Depoedu.com-Kementerian Pendidikan Prancis, berencana mencabut pendanaan sekolah swasta Islam terbesar di Prancis, Averroes, setelah Kementrian Pendidikan menilai sejumlah pengajaran di sekolah tersebut tidak sesuai dengan kontrak dengan pemerintah tahun 2008.
Ini adalah kontrak yang wajib dilakukan oleh semua sekolah swasta di Prancis di mana karena kontrak tersebut sekolah swasta menerima subsidi pembiayaan dari negara, dan sekolah swasta tersebut wajib melaksanakan kurikulum nasional.
Reuters pada Selasa (12/12/2023) mengutip laporan Kementerian Dalam Negeri tentang temuan pelanggaran pada beberapa pengajaran pada sekolah Averroes yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Republik Prancis, dan lebih menekankan etika muslim.
Selain itu, kantor lokal Kementerian Dalam Negeri Prancis juga melaporkan bahwa di Sekolah Averroes juga ditemukan disfungsi administrasi dan keuangan. Temuan ini dianggap pelanggaran serius terhadap kontrak dengan negara yang ditandatangani tahun 2008 tersebut.
Baca juga : BPOM RI Umumkan Daftar Kosmetik Import Yang Dapat Merusak Kesehatan Konsumen
Sebelum laporan Reuters, pada bulan November 2023 yang lalu, Al Arabiyah English mengutip laporan prefektur regional setempat yang berisi kecurigaan mereka kepada sekolah Averroes.
Di antaranya, sekolah ini dituduh melakukan pendanaan ilegal, membuka akses terhadap literatur yang mendukung hukuman mati bagi mereka yang murtad dan mendukung segregasi gender. Selain itu dicurigai memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir.
Tuduhan-tuduhan ini dibantah oleh Kepala Sekolah Averroes Eric Dufour. Kata Dufour kepada Reuters, dalam hal nilai-nilai republik, kami melakukan lebih dari yang dilakukan oleh sekolah yang lain.
Pengacara sekolah Joseph Breham pun membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar karena belum ada satupun civitas akademik sekolah pernah diinterogasi, dituntut atau ditahan berdasarkan tuduhan tersebut.
Data lain yang mendukung klaim Dufour dan penegasan pengacara sekolah adalah laporan yang berasal dari inspeksi Kementerian Pendidikan tahun 2020. Pada laporan tersebut, tidak ditemukan pelanggaran nilai-nilai Republik Prancis seperti yang dituduhkan.
Baca juga : Apa Hubungan Korupsi Dana Desa Dengan Pendidikan Politik Warga Desa?
Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah Averroes Eric Dufour mengatakan, meskipun belum menerima pemberitahuan resmi dari kantor dalam negeri setempat, tetapi pihaknya akan mengajukan banding atas keputusan ini melalui pengadilan administratif.
Kata Dufour, jika keputusan ini sudah final, maka sekolah Islam terbesar di Prancis dengan murid 800 orang ini akan mengalami masalah serius. Menurutnya, sekolah ini tidak akan dapat beroperasi tanpa pendanaan publik. Sekolah ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan anggarannya.
Menanggapi perkembangan ini, seorang wali murid, Mohamed Daoudi seperti dilansir pada laman www.detik.com mengatakan bahwa dia dan banyak orang tua lain, menilai keputusan ini tidak adil.
Menurut Daoudi, ini merupakan tindakan diskriminasi berat pada kelompok minoritas muslim di Prancis. Dan ia bersiap keluar dari Prancis jika sekolah anaknya sunguh-sungguh ditutup karena subsidi dana dari pemerintah dihentikan.
Foto: Hidayatullah.com
