Guru SD Dilantik Jadi Kepala Sekolah, Tapi Ternyata Sekolahnya Tidak Ada

EDU Talk
Sebarkan Artikel Ini:

Depoedu.com – Ini kejadian nyata. Pertama kali diposting pada laman Instagram @azamwanggo oleh Azam Alfarizi Wanggo terkait pengalaman RDBA, ibunya sendiri. Postingan tersebut kemudian menjadi kontraversi dan viral di media sosial.

Ceritanya bermula dari RDBA, Ibu dari Azam diminta masukkan berkas sebagai syarat menjaid Kepala Sekolah. Selang beberapa hari, (27/9/2021) RDB ditelpon untuk mengiktui pelantikan sekaligus pengangkatan sumpah kepala sekolah di JG Center Minahasa Utara, bersama guru lain.

Ketika datang giliran RDBA dilantik, disebutkan bahwa ia akan ditempakan menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kecil Warukapas. Mendengar itu, ia bingung karena sekolah tersebut tidak pernah ada di daerah Warukapas, Kecamatan Dimembe.

Setelah pelantikan tersebut, pada hari itu juga, RDBA melakukan konfirmasi langsung ke hukum tua Desa Warukapas dan memperoleh jawaban bahwa SDN Kecil Warukapas memang tidak ada.

Baca Juga: Cluster Baru Covid-19 Bermunculan Dari Sekolah Penyelenggara Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Besoknya RDBA pergi ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Minahasa Utara untuk memperoleh kejelasan tentang keberadaan SDN Kecil Warukapas tersebut.

Dari sana, RDBA memperoleh jawaban yang miris, bahwa mereka juga baru mengetahui bahwa sekolah itu memang tidak pernah ada di desa tersebut. Dan ia diminta menunggu pejabat yang berwewenang melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Kejadian ini dialami oleh Azam Alfarizi Wanggo dan keluarga sebagai penghinaan kepada guru dan keluarga. Oleh karena itu, mereka menuntut keadilan kepada pemerintah untuk segera memproses pihak yang bertanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian buka suara

Kontraversi ini akhirnya memaksa Kepala Badan Kepegawaian Minahasa Utara, Styvi Watupongoh, buka suara terkait pelantikan kepala sekolah SDN Kecil Waru kapas. Menurutnya, setelah ditelusuri ternyata sekolah itu fiktif.

Kepada wartawan, Styvi mengakui jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh staf BKPP yang membuat SK Pelantikan Kepala Sekolah. Ia menjelaskan, sekolah yang dimaksud adalah SD Inpres Kecil Mapanyet bukan SDN Kecil Warukapas.

“Saya akui ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak kami. Staf yang melakukan kesalahan sudah mendapatkan teguran. Harusnya ditulis SDN Kecil Mapanyet tetapi yang tertulis malah SDN Kecil Warukapas,” jelas Styvi.

Baca Juga: Apa Hasil Penelitian Bank Dunia Tentang Learning Loss Di Indonesia?

Selanjutnya, seperti dilansir pada laman Kumparan, Styvi telah memanggil Ibu guru yang bersangkutan. Kami telah memberikan penjelasan dan permintaan maaf karena kesalahan tersebut. Bahkan telah dilakukan sebelum adanya postingan di Instagram.

“Maka saya tidak tahu kenapa kemudian diposting di Instagram. Padahal saya sudah klarifikasi dan minta maaf. Saya juga sudah bilang ini kesalahan dilakukan pihak kami dan akan kami revisi,” tegas Styvi.

“Dan pada saat pertemuan, si ibu guru pun sudah meenrima. Tapi sudahlah sudah terlanjut viral seperti ini,” lanjut Styvi.

Kasus ini mempertontonkan powefullnya media sosial di satu pihak, dan ketidak profesionalan serta ketidak telitian kerja birokrasi kita. Mudah-mudahan semua pihak belajar dari kasus ini sehingga ke depan birokrasi pemerintah dapat memberi pelayanan yang lebih prima lagi.

Foto: bekasi.pikiran-rakyat.com

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of