Pasca Perseteruan KPAI dan PB Djarum, Pemerintah Harus Lebih Proaktif

DEPO Topik
Sebarkan Artikel Ini:

Depoedu.com – Buntut perseteruan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan PB Djarum tentang eksploitasi anak melalui kegiatan Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum menyebabkan PB Djarum memutuskan menghentikan kegiatan tersebut pada tahun 2020.

Keputusan PB Djarum ini disayangkan oleh banyak pihak karena PB Djarum memiliki peran besar dalam pengembangan prestasi cabang olah raga bulu tangkis di Indonesia. Di antaranya karena kemampuannya menjaring dan menggembleng pemain muda.

Audisi ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2006. Audisi ini membuat PB Djarum diakses khalayak lebih luas, sehingga lebih banyak pemain muda berbakat terseleksi dan digembleng lebih lanjut. Yang menggembirakan adalah penghentian audisi tidak berarti PB Djarum berhenti berkecimpung di bulu tangkis. Kita tetap megharapkan prestasi besar lahir di sana.

Sementara itu, proses yang dilakukan oleh KPAI dengan kelebihan dan kekurangannya tetap bisa dimengerti. Kita berharap KPAI independen dan benar-benar mengabdi pada upaya perlindungan lebih baik pada anak Indonesia.

Oleh karena itu kita pun perlu memberi dukungan pada KPAI untuk tetap melakukan fungsinya secara independen. Kita berharap KPAI belajar dari pengalaman hari ini, untuk memmberikan perlindungan anak secara lebih proporsional, tanpa melukai lembaga yang selama ini sudah berkontribusi dengan baik.

Saat ini kita justru perlu berpikir agar proses audisi yang dilakukan oleh PB Djarum tetap kita lakukan, agar pemain muda berbakat dari semua cabang olah raga, lebih cepat dijaring dan digembleng. Mereka adalah masa depan prestasi olah raga kita.

Tiga Alternatif

Harusnya lembaga yang paling kompeten untuk menjaring anak berbakat di bidang apapun adalah sekolah dan lembaga yang membawahinya. Bentuknya adalah kompetisi berjenjang.

Ada kompetisi di tingkat kecamatan. Pemenang kompetisi di tingkat kecamatan mengikuti kompetisi di tingkat kotamadya/kabupaten. Kompetisi di level ini dikoordinir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kotamadya/Kabupaten.

Pemenang dan runer up di level kotamadya/kabupaten mewakili wilayahnya untuk mengikuti kompetisi di tingkat propinsi. Kompetisi di tingkat propinsi dikoordinir oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi.

Pemenang di level propinsi dikirim untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional. Kompetisi di level nasional dikoordinir oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, atau badan yang dibentuknya.

Kompetisi berjenjang seperti ini memiliki banyak manfaat. Di samping menghidupkan pembinaan olah raga bahkan di level sekolah, kompetisi juga bermanfaat untuk menjaring pemain berbakat dari seluruh Indonesia, seperti yang dilakukan oleh PB Djarum.

Dengan kompetisi berjenjang di setiap tingkat pendidikan, penjaringan pemain berbakat untuk berbagai keperluan dapat terlaksana. Kompetisi ini juga dapat menjadi ajang untuk merekrut pemain, bagi klub-klub dalam berbagai cabang olah raga. Dalam jangka panjang, kompetisi semacam ini akan pula menghidupkan klub.

Namun kompetisi berjenjang tersebut harus diurus secara profesional.  Semua pemangku kepentingan harus proaktif, kolaboratif, dan berorientasi pada tujuan besar pembinaan olah raga. Orang-orang yang koruptif, yang berorientasi pada kepentingan di luar prestasi besar pembinaan olah raga, harus dibersihkan dari kompetisi tersebut.

Alternatif kedua  merupakan alternatif yang paling ideal, yang disampaikan oleh Yoppy Rosimin, seperti dikutip oleh Tirto.id. Menurutnya, bukan tidak mungkin PB Djarum mau ikut berkontribusi untuk program seleksi atau audisi dengan format dan kesepakatan baru.

”Jika memang ingin mengadakan seleksi lain tanpa embel-embel Djarum, harus ada perusahaan lain yang bersedia berkontribusi”, tegas Yoppy Rosimin.

”Ayo kumpulkan 10 perusahaan. Kalau mau tanpa nama Djarum, kami mau bergabung. Kalau sendiri dan tanpa  nama Djarum, kami tidak mau”, jelas Direktur Program Bakti Olah Raga Djarum Foundation ini.

Pemerintah hendaknnya cepat merespon pernyataan Direktur Program Bakti Olah Raga Djarim Foundation tersebut. Kementrian Pemuda dan  Olah Raga-lah yang diharapkan lebih proaktif. Karena lembaga inilah yang memiliki otoritas untuk mengumpulkan sponsor.

Alternatif ketiga adalah alternatif yang saya bayangkan dari pemahaman saya ketika mengikuti kasus ini. Sejak dari awal perseteruan ini menjadi rumit karena belum ada dialog antara kedua pihak yang berseteru. Berdasarkan informasi memang telah terjadi banyak pertemuan, tetapi pihak PB Djarum jarang dilibatkan.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah dialog antara kedua belah pihak. Agar dialog terjadi, kedua belah pihak membutuhkan mediator. Dalam hal ini saya mendorong Menpora Imam  Nachrowi memediasi kedua pihak.

Dengan kehadiran mediator dan kedua belah pihak, diharapkan ada kesamaan cara pandang, salah pengertian direvisi, serta ada suasana saling menghargai. Dampak yang sangat diharapkan terjadi adalah, PB Djarum bersedia tetap menyelenggarakan audisi di tahun 2020, seperti harapan public.

Tiga alternatif ini pasti punya kelebihan dan kekurangan. Namun apapun gagasannya, pada saat implementasi tetap memerlukan kreativitas dan sikap proaktif pengelola program. Dan yang paling penting, kita mengharapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas penting di bidang olah raga lebih proaktif, komunikatif dan akomodatif, terutama untuk mencegah munculnya masalah. Dan bukan cuma menjadi ’pemadam kebakaran’ ketika ada masalah. (Foto: kompasiana.com)

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of