Depoedu.com-Dalam rapat kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, pada agenda pembahasan Asumsi Ekonomi Makro APBN 2026, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026, salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah pendidikan.
Anggota Komisi XI menyambut program ini dengan gembira. Namun Markus Mekeng anggota DPR dari Partai Golkar kemudian menyinggung kondisi pendidikan di Indonesia yang menurutnya masih sangat memprihatinkan.
Ia lalu menyampaikan sejumlah data, dan mempertanyakan ke mana anggaran pendidikan yang digelontorkan selama ini? Siapa yang menikmati anggaran yang besar ini, jika hasil pembangunan pendidikan semenyedihkan ini?
“Saya ingin sampaikan Ibu, angka penduduk yang tidak sekolah sebesar 24,3 persen. Angka putus sekolah setelah lulus Sekolah Dasar (SD) sebesar 22,27 persen. Angka putus sekolah setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) 14,45 persen. Sedangkan penduduk yang putus sekolah setelah SMA sebesar 21,5 persen,” ungkapnya.
“Dan data angkatan kerja yang berpendidikan S1 sampai S3 hanya 5 persen. Jumlah anak yang putus sekolah paling banyak di Indonesia adalah di Jawa Barat. Tapi kalau di-prosentase mungkin kecil, karena jumlah penduduknya paling banyak. Ternyata yang putus sekolah banyak,” lanjut Mekeng.
Baca juga : Komplain Sekolah Favorit pada Universitas Indonesia Dijawab Rektor UI Begini
Mekeng kemudian memaparkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Hal itu ditegaskan kembali dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Ditegaskan lagi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 bahwa anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBN.
Tidak hanya sampai di situ, kata politisi senior Partai Golkar ini. Dalam upaya memastikan implementasinya, pemerintah pun sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 untuk menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menganggarkan 20 persen anggarannya untuk pendidikan.
Namun, kata Mekeng, kondisi pendidikan Indonesia masih seperti itu. Masih banyak sekolah yang bangunannya tidak layak seperti di daerah NTT. Markus Mekeng heran, anggaran pendidikan meningkat terus, tetapi tidak dirasakan oleh rakyat.
“Tercatat, anggaran pendidikan tahun 2020 Rp. 547 triliun. Sementara anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar Rp. 724,2 triliun. Jadi semakin tinggi APBN kita, anggaran pendidikan semakin tinggi. Nah, siapa yang menikmati anggaran pendidikan itu?” lanjut Mekeng.
Mekeng juga mempersoalkan distribusi anggaran. Ia pun membeberkan data distribusi anggaran untuk pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
Baca juga : Slogan Kemendikdasmen, Pendidikan Bermutu untuk Semua, Tidak Terbukti di SPMB 2025
“Anggaran untuk pendidikan dasar sampai pendidikan menengah itu 33.5 triliun rupiah. Pendidikan tinggi 57.7 triliun rupiah, Totalnya 91.2 triliun rupiah. Itu untuk 62 juta siswa dan mahasiswa. Sementara untuk pendidikan kedinasan menghabiskan anggaran hingga 104,5 triliun rupiah,”kata Mekeng heran.
Mekeng berharap distribusi anggaran yang aneh seperti ini perlu ditata ulang. Ia pun mengusulkan agar anggaran untuk pendidikan kedinasan, sebesar 104.5 triliun rupiah ini dimasukkan ke dalam anggaran kementerian dan lembaga masing-masing.
“Anggaran untuk pendidikan kedinasan sebesar 104,5 triliun rupiah dinikmati oleh siapa? Padahal jumlah taruna sekolah kedinasan kurang lebih 13.000 orang. Coba bandingkan, untuk 62 juta siswa dan mahasiswa dikasih anggaran hanya 91.2 triliun rupiah. Sedangkan untuk 13.000 taruna, diberi anggaran sebesar 104,5 triliun rupiah.” tegasnya.
Di akhir pemaparannya ia pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan dana alokasi khusus (DAK) kepada komisi XI untuk pendidikan, untuk disalurkan ke daerah-daerah.
Foto: Metro TV
