Menelanjangi Problematika Mahalnya Biaya Pendidikan di Indonesia

EDU Talk
Sebarkan Artikel Ini:

Depoedu.com-“Kebodohan sangat dekat dan erat dengan kemiskinan. Mengentaskan kebodohan sepantasnya menjadi agenda utama dalam sistem pendidikan nasional.

Ironisnya, belum tuntas agenda utama, sistem pendidikan nasional kita telah membuka praktik liberalisasi pendidikan yang berdampak pada biaya pendidikan mahal bagi masyarakat. Sungguh menjadi sebuah musibah besar bagi bangsa Indonesia,” (Mu’arif).

Hak untuk mencicipi dan merasakan manisnya pendidikan merupakan suatu hal yang bersifat wajib hukumnya untuk diakses dan didapatkan oleh setiap manusia, karena pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembangunan sumber daya manusia.

Pendidikan sendiri memiliki tujuan yakni sebagai sebuah instrumen dan sarana yang dapat mendukung setiap manusia untuk menggali pengetahuan, meningkatkan keterampilan diri dan mengasah sikap serta perilaku agar menjadi manusia yang berkepribadian unggul dan berkompeten dalam menghadapi masalah-masalah dan tantangan dalam hidupnya.

Singkatnya pendidikan sebagai sebuah sarana yang membantu manusia meningkatkan kesejahteraan hidup serta membantu  mengentaskan kebodohan dan kemiskinan. Sejalan dengan hal itu, pada prinsipnya mengenyam pendidikan menjadi hak mendasar yang sudah seharusnya dicicipi dan dirasakan oleh setiap manusia.

Dalam konteks negara Indonesia pun berlaku prinsip yang sama bahwasanya setiap warga masyarakat memiliki hak untuk mengakses pendidikan. Sayangnya hak sebagai warga negara untuk mencicipi manisnya pendidikan kini masih menjadi masalah utama, salah satu faktor penyebabnya adalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia.

Biaya pendidikan di Indonesia termasuk sebagai salah satu yang tertinggi di dunia, baik dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia tentu memiliki dampak negatif yang cukup signifikan terlebih khusus terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Merujuk pada kalkulasi data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, rata-rata biaya pendidikan per siswa per tahun di Indonesia adalah Rp 6.345.000 untuk SD, Rp 8.712.000 untuk SMP, Rp 11.895.000 untuk SMA, Rp 24.354.000 untuk perguruan tinggi.

Kalkulasi biaya ini belum termasuk biaya transportasi, biaya seragam, buku, dan kebutuhan hidup lainnya.

Jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita Indonesia Rp 60.970.000 pertahun pada tahun 2023, maka dapat dikonklusikan bahwasanya pendidikan di Indonesia sangat mahal harganya dan memberatkan bagi sebagian warga masyarakat berpenghasilan rendah yaitu masyarakat kelas menengah dan kelas bawah atau masyarakat miskin.

Lantas, mahalnya biaya pendidikan di Indonesia menjadi suatu masalah yang serius dan sangat menyita perhatian karena menjadi suatu hal yang bersifat riskan bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Fenomena mahalnya biaya pendidikan jika ditelisik secara lebih komprehensif dan mendalam, maka akan ditemukan beberapa faktor penyebabnya, salah satunya adalah sistem pendidikan nasional di Indonesia yang sangat terbuka terhadap praktik-praktik liberalisasi pendidikan.

Senada dengan hal ini secara historis sejak zaman orde baru kekuasaan pemerintahan presiden Soeharto, sistem pendidikan nasional banyak mengalami intervensi dan pendidikan dijadikan alat indoktrinasi ideologi untuk mendukung dan melanggengkan kekuasaan rezim pada kala itu

Baca juga : Mengejar Program Beasiswa Kominfo RI Tahun 2024

Bukti riil-nya adalah termanifestasikan pada praktik penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila). Seiring berjalannya waktu terjadilah peristiwa reformasi 1998.

Pasca reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim orde baru, dalam tataran konstitusional ada beberapa konstitusi yang sempat diperbaharui lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Yang paling berpengaruh pada konteks pendidikan nasional adalah diberlakukannya otonomi daerah (desentralisasi) dan perubahan pasal-pasal yang cukup strategis dalam sistem pendidikan nasional.

Khususnya mengenai pasal yang cukup berpengaruh dalam menjawab serta mengantisipasi persoalan pendidikan nasional yakni pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan 20%.

Hingga sampai sekarang amanah undang-undang ini belum diimplementasikan secara penuh oleh pemerintah yang berkuasa sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri hingga presiden Joko Widodo.

Ketika di rezim presiden Megawati Soekarnoputri, di mana jabatan menteri pendidikan diduduki oleh Malik Fadjar sistem pendidikan nasional sudah tidak lagi dijalankan secara sentralistik, tetapi mengikuti konsep otonomi daerah yang berjalan.

Akibatnya, sistem pendidikan nasional pun harus menyesuaikan dengan konstitusi sehingga melahirkan konsep otonomi pendidikan. Pada saat yang bersamaan Departemen Pendidikan Nasional sedang giat-giatnya menyelenggarakan program sekolah unggulan sehingga beberapa institusi pendidikan pun menyesuaikan diri dengan mengikuti program ini.

Maka, banyak sekali menjamur sekolah unggulan dengan bermacam-macam label, seperti sekolah unggulan, favorit, percontohan dan lain-lain. Yang mana logikanya bahwa suatu sekolah yang berstatus unggul pasti tidak main-main dalam menerapkan sistem manajemen dan kualitas pendidikannya.

Dalam menopang sistem manajemen yang profesional dan berkualitas tinggi membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pertanyaan yang patut untuk dikaji bersama adalah, dari mana institusi pendidikan itu hendak mencukupi biaya penyelenggaran pendidikan dengan manajemen profesional dan kualitas pendidikan yang tinggi.

Dalam praktiknya, ternyata banyak institusi dengan status unggulan yang melimpahkan biaya pendidikan kepada masyarakat. Jumlahnya bukan hanya ratusan ribu, tetapi bahkan mencapai jutaan rupiah.

Melihat fenomena ini, hal yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang anak-anak mereka mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan unggulan?

Konsep otonomi pendidikan pada mulanya bagaikan angin segar yang menghadirkan suasana baru karena memberikan otoritas penuh dan secara langsung kepada pihak institusi-institusi pendidikan untuk mengatur dan mengelola sendiri sistem pendidikannya tanpa adanya intervensi dari pemerintah.

Namun, lambat laun dalam praktiknya konsep otonomi pendidikan bertendensi justru mengarah kepada privatisasi pendidikan. Privatisasi merupakan indikasi bahwa sistem pendidikan nasional telah menggunakan “paradigma pendidikan liberal“ dalam implementasi pendidikan.

Baca juga : Lima Keutamaan Puasa Ramadhan. Selamat Memasuki Bulan Ramadhan Dan Menjalankan Ibadah Puasa

Paradigma liberal merupakan ruh dari sistem global kapitalis yang menawarkan persaingan pasar secara tidak sehat. Konsep otonomi pendidikan atau privatisasi dalam sistem pendidikan mengakibatkan adanya liberalisasi dalam sistem pendidikan nasional.

Setelah pemberlakuan otonomi pendidikan, secara otomatis sistem manajemen pendidikan di Indonesia secara implisit diselenggarakan dengan sistem manajemen profit atau dengan kata lain dengan tujuan mencari keuntungan.

Hal ini kemudian sangat berdampak pada semakin mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Terlebih khusus lagi dengan menguatnya wacana pembentukan pembentukan Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang secara eksplisit di dalamnya menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan di daerah-daerah dijalankan oleh semacam badan hukum dengan menggunakan manajemen korporatif,

Hal ini kemudian jelaslah bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia secara nasional maupun daerah dikelola dan dijalankan yang diibaratkan seperti perusahaan yang tujuannya untuk mencari dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Fenomena ini tentu sangat berdampak negatif kepada warga masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah atau miskin di mana mereka tidak mungkin dapat mencicipi manisnya pendidikan karena dicengkram oleh mahalnya biaya pendidikan.

Karena itu secara eksplisit dapat diidentifikasikan bahwasanya mahalnya biaya pendidikan disebabkan oleh dua faktor utama yang menyebabkan pendidikan di Indonesia semakin mahal dan hampir nyaris tidak dijangkau oleh kalangan masyarakat bawah.

Pertama, dampak dari adanya kebijakan otonomi daerah yang mengharuskan otonomi (privatisasi) pendidikan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Yang dalam praktiknya, otonomi pendidikan lebih mengarah pada privatisasi dengan menguatnya sistem kapitalisme di beberapa institusi pendidikan.

Kedua, masalah komitmen pemerintah yang secara konstitusional dalam mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD agar semua masyarakat bisa mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkualitas berdasarkan amanat yang tercantum dalam pasal 31 Ayat 4 Amandemen UUD 1945.

Problematika mahalnya biaya pendidikan di Indonesia tentu harus segera diselesaikan atau ditemukan solusinya. Karena mengenyam pendidikan merupakan hak mendasar yang harus dicicipi oleh setiap warga negara Indonesia.

Lantas, siapakah pihak yang bertanggung jawab secara penuh dalam menyelesaikan permasalah ini, menurut penulis yakni lembaga pemerintah Indonesia. Mengapa pemerintah, karena pemerintah merupakan perwakilan dari masyarakat yang dipercayakan untuk mengurus dan mengatur kehidupan masyarakat atau yang disebut biasanya kontrak sosial.

Tujuan dari penulisan opini ini adalah penulis ingin meminta komitmen dan keseriusan dari pemerintah selaku pihak penyelenggara pemerintahan untuk tidak lepas tanggung jawab terhadap jalannya pendidikan dengan harus secara berani merealisasikan dan mengalokasikan amanah UU 1945 pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas baik dan juga dapat dijangkau oleh semua masyarakat Indonesia, karena dengan keseriusan dalam mengalokasikan dana pendidikan yang sekurang-kurangnya 20% terhadap jalannya proses pendidikan, maka niscaya manisnya buah pendidikan akan dirasakan oleh semua masyarakat.

Kebodohan, dan kemiskinan berangsur-angsur hilang dengan sendirinya karena kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang berkompeten dan berkualitas serta negara Indonesia pasti akan bertumbuh dan berkembang hingga menjadi negara maju.

Foto : AsuransiHub

Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Sanata Dharma

Tulisan ini pernah tayang di Eposdigi.com, ditayangkan kembali dengan seizin penulis.

5 1 vote
Article Rating
Sebarkan Artikel Ini:
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments