Menyusul, Taliban Melarang Perempuan Afghanistan Kuliah di Universitas

Depoedu.com-Setelah tiga kali berturut-turut Taliban membatalkan rencana anak gadis masuk sekolah (SMP dan SMA), kini para pemimpin Taliban di Afghanistan melarang mahasiswi untuk mengakses pendidikan di universitas.

Larangan tersebut dikeluarkan pada hari Selasa (20/12/2022) oleh para pemimpin Taliban, hingga pemberitahuan lebih lanjut. Larangan tersebut berlaku baik di universitas yang dikelola oleh pemerintah maupun universitas yang dikelola oleh swasta.

Seorang juru bicara Kementrian Pendidikan Tinggi, seperti dilansir pada laman VOA mengatakan, perintah itu telah disampaikan secara resmi kepada semua universitas.

Setelah apa yang disebut sebagai  keputusan Kabinet Taliban itu diumumkan, reaksi tidak setuju berdatangan dari dalam dan luar negeri.

Baca juga : Tokoh Taliban; Tidak Ada Pembatasan Pendidikan Bagi Kaum Perempuan Dalam Islam

Dari dalam negeri misalnya, muncul cuitan di Twiter dari analis dan peneliti kebijakan Afghanistan Mohsin Amin, seperti dilansir pada laman VOA.

“Ini benar-benar menyakitkan dan memilukan bagi jutaan anak perempuan yang dilarang menempuh pendidikan di sekolah menengah, dan kini di universitas,” tulis Amin.

Sedangkan dari luar negeri muncul reaksi dari Human Rights Watch. “Taliban setiap hari memperjelas bahwa mereka tidak menghormati hak-hak dasar warga Afghanistan, terutama hak perempuan”.

Padahal sebelum pengambil-alihan kekuasaan, para pemimpin Taliban berjanji  bahwa mereka tidak akan mengembalikan kebijakan pengucilan dan pembatalan akses bagi kaum perempuan terhadap pendidikan dan kehidupan publik.

Namun dengan kebijakan-kebijakan yang mereka berlakukan sejak Agustus 2021 seperti melarang perempuan mengakses pendidikan, melarang perempuan untuk memegang jabatan publik, bahkan melarang perempuan untuk mengunjungi tempat umum, Taliban semakin terbukti ingkar janji.

Baca juga : Gempa Di Afghanistan Mengubah Cara Pandang Taliban Tentang Pendidikan Perempuan?

Watak kekuasaan Taliban inilah yang membuat belum ada satu negarapun di dunia mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan pasca penyerahan kekuasaan.

Situasi zero pengakuan internasional ini menyebabkan sanksi internasional masih terus berlaku, termasuk pembekuan aset-aset Afghanistan di luar negeri.

Padahal saat ini Afghanistan sangat membutuhkan bantuan internasional, karena terjadi kelumpuhan ekonomi yang membuat laki-laki tidak lagi dapat bekerja, karena tidak ada lapangan kerja.

Situasi ini membuat PBB mengingatkan Afghanistan sedang diintai oleh malapetaka kemanusiaan. Penderitaan telah menjadi cerita sehari-hari bagi warga Afghanistan, bahkan kelaparan akan pelan-pelan membunuh mereka.

Foto:tajuk24.com