Tantangan Pajak Pertambahan Nilai dalam Dunia Pendidikan

EDU Talk
Sebarkan Artikel Ini:

Depoedu.com – Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pembangunan di segala bidang termasuk bidang pendidikan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran untuk Pembangunan Nasional untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat.

Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Baca Juga: Alokasi Anggaran Untuk Pendidikan Harus Adil Dan Merata

Dalam kehidupan bernegara kita ada berbagai pajak. Pajak atau tax dalam buku-buku teori ekonomi makro biasanya dimaksudkan sebagai uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah dimana terhadap penyerahan uang atau daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung.

Lebih dalam ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung.

Maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Baca Juga: Kampus Merdeka Dan Manfaatnya Bagi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan.

Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen untuk penyerahan dalam negeri dan 0 persen untuk ekspor.

Belakangan ini pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah. Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan memantik kontroversi.

Wacana ini dinilai akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan. Pengenaan PPN ini berpotensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan, karena pajak ini pasti akan dibebankan kepada wali murid oleh lembaga pendidikan. Biaya pendidikan akan menjadi tinggi.

Baca Juga: Prioritas Pendidikan Tahun 2021, Menurut Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim

Pajak yang dipungut oleh pemerintah seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di segala bidang, terutama bidang pendidikan yang dalam undangundang dasar diamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari nilai APBN.

Saat ini masyarakat mungkin belum merasakan secara langsung manfaat pemungutan pajak untuk bidang pendidikan, sebab pemerintah baru membebaskan biaya sekolah pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Diharapkan di masa depan pemerintah dapat mengupayakan peningkatan anggaran dengan melakukan upaya peningkatan efisiensi dalam sistem pendidikan, strukturisasi anggaran, dan prioritas alokasi anggaran yang memacu prestasi belajar siswa.

Sehingga pada akhirnya dapat dicapai peningkatan sumberdaya manusia Indonesia lewat pendidikan Pada titik ini pemerintah harus duduk bersama membahas persoalan ini agar ditemukan solusi bersama agar pendidikan semakin maju dan berkembang.

Foto: pajaktaxes.blogspot.com

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of