Depoedu.com-Dalam pidatonya di Hari Ulang Tahun Partai Amanat Nasional ke-28, Presiden Prabowo menyatakan akan segera mengadakan rapat terbatas untuk secara teknis membicarakan agar pemerintah segera menyelenggarakan pendidikan gratis. Biaya pendidikan di sekolah negeri; SD, SMP, SMA dan Universitas Negeri segera digratiskan.
Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Abdul Mu’ti dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto. Abdul Mu’ti misalnya mengatakan, saat ini semua sekolah negeri baik dari TK, SD, SMP, SMA memang sudah gratis.
Sedangkan Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam pernyataannya mengatakan akan menindaklanjuti arahan presiden tersebut. Ia menegaskan, memang beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar Kemendiktisaintek segera melakukan kajian untuk menggratiskan biaya kuliah di universitas negeri.
Gagasan ini, yang datang dari Presiden jelas menggambarkan kemauan politik pemerintah. Namun kemauan politik saja tidak cukup memberi dampak pada perkembangan pendidikan. Karena langkah menggratiskan pendidikan, memang berdampak pada terbukanya akses masyarakat terhadap pendidikan.
Namun sejarah membuktikan bahwa akses memang diperlukan, akan tetapi, akses saja tidaklah cukup. Tulisan ini hendak memberi masukan, selain akses, pemerintah perlu memberi perhatian pada aneka masalah yang lain, agar pendidikan gratis tersebut, benar-benar berdampak, menyiapkan warga negara menjadi lebih siap menghadapi perubahan.
Menurut hemat kami, ada beberapa masalah terkait pendidikan gratis yang jika tidak ditangani oleh pemerintah maka kebijakan pendidikan gratis hanya membuka akses masyarakat menjangkau pendidikan, tetapi pendidikan tersebut tidak berdampak pada kesiapan masyarakat menghadapi perubahan.
Masalah tersebut di antaranya adalah; kecukupan anggaran, pungutan liar, ketimpangan daya tampung, dan masalah mutu penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Jika masalah tersebut tidak ditangani, kebijakan pendidikan gratis tersebut menjadi kontra-produktif dan berdampak buruk pada pendidikan secara keseluruhan. Berikut uraiannya.
Kecukupan anggaran
Pendidikan gratis berarti semua komponen pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka kecukupan anggaran menjadi salah satu isu penting yang harus dibereskan oleh pemerintah dari awal. Tanpa membereskan isu ini, akan berdampak buruk pada manajemen pendidikan secara keseluruhan, termasuk merusak mutu pendidikan, bahkan merusak citra pemerintah yang sedang berkuasa.
Namun jika pendidikan gratis dimulai dari kemauan politik Presiden Prabowo, maka kecukupan anggaran bukan hal yang mustahil. Bisa diupayakan melalui pinjaman luar negeri atau langkah efisiensi anggaran, misalnya dengan menyeimbangkan anggaran antara pendidikan kedinasan dengan anggaran untuk universitas.
Baca juga : Mengupayakan Pendidikan yang Menjadi Fondasi Hidup Baik di Tengah Perubahan Tanpa Henti
Dalam catatan kami, pernah dalam satu tahun anggaran, anggaran untuk sekolah kedinasan bisa mencapai 104,5 triliun rupiah, sedangkan anggaran untuk universitas negeri hanya mencapai 17 triliun rupiah. Padahal dampak lulusan sekolah kedinasan pada birokrasi pemerintahan tidak pernah sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
Lihat saja, lembaga pendidikan kedinasan seperti STAN atau IPDN tidak pernah efektif menangani birokrasi di bidangnya. Misalnya penyelewengan di bidang perpajakan justru dilakukan oleh oknum-oknum lulusan STAN tersebut. Selain itu, hampir semua bidang yang dipelajari di STAN dan sekolah kedinasan yang lain dipelajari juga di universitas.
Oleh karena itu, salah satu langkah yang diperlukan adalah memutuskan sekolah kedinasan yang sungguh-sungguh diperlukan dan melikuidasi sekolah kedinasan yang tidak diperlukan karena ilmunya dapat dipelajari di universitas, dan mengalihkan anggarannya untuk menggratiskan universitas negeri di seluruh Indonesia.
Pungutan liar
Seperti dikatakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, kini semua sekolah negeri di seluruh Indonesia mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK telah digratiskan oleh pemerintah. Namun hingga kini pungutan liar masih terjadi di banyak sekolah negeri dengan berbagai alasan.
Oleh karena itu, kebijakan sekolah gratis belum sungguh dirasakan oleh orang tua murid. Ini menyebabkan kebijakan pendidikan gratis masih terasa sebagai kebijakan semu. Maka perlu dirumuskan lebih tegas apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis dan diikuti dengan tindakan pengawasan yang lebih saksama.
Maka pada kebijakan sekolah gratis versi Presiden Prabowo harap diikuti dengan upaya penertiban pungutan liar di sekolah-sekolah negeri, agar kebijakan pendidikan gratis dirasakan oleh masyarakat, di mana negara hadir dan ikut memikul beban biaya yang selama ini dipikul oleh orang tua, sungguh merasakan dampaknya.
Ketimpangan daya tampung
Ketimpangan daya tampung menjadi problem lain yang perlu diperhatikan pemerintah ketika mengambil kebijakan pendidikan gratis di sekolah-sekolah negeri. Ini terjadi karena kebijakan ini membuka akses bagi semua lapisan masyarakat untuk menjangkau pendidikan.
Sementara hingga kini, ketimpangan daya tampung pendidikan masih terjadi di banyak wilayah baik karena keterbatasan ruang belajar maupun keterbatasan jumlah sekolah. Oleh karena itu, pemerintah diminta menghitung jumlah anak usia sekolah di semua wilayah dan jumlah sekolah dan daya tampung sekolah sekolah negeri.
Setelah itu membereskan masalah ketimpangan daya tampung tersebut sehingga semua anak usia sekolah dapat terserap di sekolah. Di antaranya kebijakan melibatkan sekolah swasta di daerah tersebut. Bagi sekolah swasta, diperlukan kebijakan yang protektif di mana kondisi mereka dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca juga : Kemenag Batasi Penggunaan Telepon Seluler di Sekolah bagi Siswa dan Guru, Melalui Surat Edaran
Tanpa membereskan masalah ini, kebijakan pendidikan gratis akan menyisakan masalah yang mengganggu efektivitas kebijakan ini secara keseluruhan.
Peningkatan mutu pendidikan
Hingga kini harus diakui bahwa mutu pendidikan di semua level masih bermasalah dilihat dari berbagai indikator. Salah satunya misalnya dapat kita lihat dari hasil tes PISA tahun 2025 yang baru dirilis oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) belum lama ini.
Laporan tersebut menggambarkan bahwa banyak siswa usia 15 tahun Indonesia belum mencapai kompetensi minimum. Hanya 16 persen siswa Indonesia mencapai level 2 pada matematika; 27,11 persen mencapai level 3 pada keterampilan membaca; dan 36,81 persen mencapai level 2 pada bidang sains.
Artinya masih banyak siswa yang belum mencapai tingkat kompetensi minimum pada ketiga bidang tersebut dan tidak ada siswa Indonesia mencapai level 5 atau level 6 pada ketiga bidang yang diuji tersebut, di mana level 5 dan level 6 adalah level tertinggi atau level mahir. Ini berarti siswa Indonesia belum mampu berpikir analisis, kritis, logis dan strategis dalam persoalan kompleks dan belum mampu memecahkan masalah.
Dan gambaran ini bukan baru terjadi tahun 2025 ini. Hasil tes PISA tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan kondisi serupa. Bahkan hasil tes PISA tahun 2018 dan tahun 2022 misalnya lebih buruk dari capaian tahun 2025.
Ini menunjukkan bahwa masalah peningkatan mutu pendidikan perlu segera dijadikan kebijakan pendidikan, tidak hanya bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tetapi juga menjadi perhatian yang mendesak bagi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
Tanpa kebijakan pengembangan mutu pendidikan, kebijakan pendidikan gratis yang berarti membuka akses yang luas bagi semua kelompok masyarakat untuk mengenyam pendidikan seperti memasang jebakan bagi anak usia sekolah untuk memasuki kawasan yang akan merusak mereka.
Oleh karena itu sekali lagi, sangat mendesak bagi pemerintah untuk memberi perhatian pada pengembangan mutu pendidikan di Indonesia sebelum pendidikan gratis benar-benar menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Foto: Tangsel Pos
