Depoedu.com-Pembahasan mengenai student loan yang sempat mengemuka sebagai jalan keluar untuk menolong mahasiswa yang membutuhkan dukungan karena kendala biaya agar tetap melanjutkan pendidikan, kini surut kembali, lantaran pemerintah lebih memilih menyelesaikan masalah ini melalui jalur beasiswa.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto dalam acara halal bihalal Idul Fitri 1447 H. di kantor Kemendikti Saintek, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026). Kata Brian, Pemerintah lebih mengedepankan konsep beasiswa daripada student loan.
“Pemerintah melihat konsep yang lebih cocok di Indonesia masih beasiswa. Khawatir disalahtafsirkan jika loan. Jadi yang kami gencarkan saat ini tetap adalah beasiswa,” ucap Brian.
Sementara hingga kini, beasiswa seperti KIP kuliah berdasarkan laporan tahun 2025, menunjukkan adanya kesenjangan antara mahasiswa yang membutuhkan dan mahasiswa yang akhirnya memperoleh beasiswa. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 100 mahasiswa yang mengajukan, hanya ada 70 mahasiswa yang dikabulkan.
Baca juga : Ma’arif NU Kendal Dialog dengan Mandikdasmen Abdul Mu’ti. Ini Aspirasi yang Disampaikan
Sehingga 30 mahasiswa lainnya terancam putus kuliah. Diperkirakan pada tahun kuliah 2026/2027, karena situasi perekonomian nasional berubah, jumlah yang mengajukan beasiswa KIP kuliah lebih banyak daripada jumlah ini. Oleh karena itu jumlah yang terancam putus kuliah bakal lebih banyak daripada data tahun 2025.
Menghadapi situasi ini, pemerintah lebih memilih berusaha mendorong berbagai skema beasiswa di antaranya pemerintah menggandeng Filantropi, mendorong kampus-kampus untuk memberikan beasiswa parsial berupa potongan biaya kuliah, mendorong kampus untuk pelibatan industri, dan beasiswa alumni.
Langkah seperti ini, di atas kertas seperti menyelesaikan masalah. Namun sebagai konsep, masih memerlukan upaya implementasi yang keberhasilannya sangat tergantung pada kampus masing-masing, dan menurut hemat kami lebih banyak gagalnya daripada keberhasilannya.
Di samping itu, beasiswa seperti itu selalu mengajukan persyaratan yang dalam banyak kasus tidak dapat dipenuhi oleh kondisi individual banyak mahasiswa yang secara real sebetulnya membutuhkan dukungan finansial agar dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
Baca juga : O Felix Culpa: Dari Sukacita Paskah MPK Malang menuju Kilau 75 Tahun Hua Ind
Di samping itu, langkah pengalihan ini tampak seperti pemerintah mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Padahal sejak negara ini didirikan, salah satu amanatnya adalah negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi warga negaranya.
Amanat ini harusnya telah menegaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pengajaran bagi setiap warga negara, dan warga negara mengikutinya secara gratis. Namun jika pemerintah belum mampu menggratiskan pendidikan, minimal mengambil resiko untuk memastikan setiap warga negara dapat mengenyam pendidikan.
Oleh karena itu, gagasan seperti student loan untuk mahasiswa yang membutuhkan harusnya relevan, jika student loan dapat memastikan mahasiswa dapat mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya pendidikan.
Jangan hanya karena mengkhawatirkan masyarakat salah tafsir terhadap konsep loan lalu lebih memilih beasiswa daripada student loan. Padahal student loan lebih mungkin menyelesaikan masalah banyak mahasiswa. Bukankah pejabat digaji oleh negara untuk mengambil resiko seperti itu?
Foto: Menara62
