Depoedu.com-Per 1 Oktober 2026 yang akan datang, pemerintah Singapura akan menaikkan gaji guru sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Singapura (MOE) belum lama ini. Kenaikan gaji ini berlaku bagi 36.000 orang yang terdiri dari 33.000 guru, 1.700 tenaga pendukung, dan 1.100 guru Taman Kanak (TK).
Kenaikan ini diputuskan setelah pemerintah Singapura meninjau gaji guru termasuk gaji guru TK dan tenaga pendukung pendidikan pada tahun 2022, setelah pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil, yang mulai berlaku pada 1 April 2026 yang lalu, dengan besaran kenaikan pada kisaran yang sama, yakni 2-9 persen dari gaji mereka sebelumnya.
Sebelum kenaikan ini, gaji guru telah diberikan sesuai dengan kategori murid yang diajar. Seperti dilansir pada laman detikEdu, gaji guru TK di Singapura sekitar Rp. 45,4 juta-Rp.72,6 juta perbulan. Sedangkan guru sekolah menengah senior (berpengalaman dan bersertifikat) bisa mencapai Rp. 111 juta-Rp.126,7 juta perbulan.
Kenaikan gaji ini dilakukan oleh pemerintah Singapura dengan alasan bahwa tenaga pendidikan memerlukan kompensasi lebih agar memiliki daya saing yang kuat. Selain itu, kenaikan gaji guru juga dimaksudkan agar dapat menjaga daya tarik profesi guru dalam merekrut dan mempertahankan guru dengan talenta terbaik yang sekarang ada.
Dalam keterangannya ketika mengumumkan kebijakan ini, Menteri Pendidikan Singapura Desmond Lee mengatakan pemerintah Singapura sangat mengapresiasi guru atas kontribusi mereka dalam membangun bangsa. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan merupakan inti dari sistem pendidikan nasional.
Baca juga : Agar Bisa Sukses dalam Hidup di Era Kecerdasan Buatan, Sarjana Lulusan Universitas Harus Mempunyai Hal Ini
Pada kesempatan tersebut Desmond Lee juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan peninjauan berkala gaji guru, agar profesi guru tetap kompetitif secara sosial. Selain itu, Lee juga menegaskan pemerintah akan terus memberi peluang pengembangan diri secara berkelanjutan.
Lebih dari itu, Lee juga menegaskan bahwa tujuan lain dari kebijakan ini adalah agar sektor layanan pendidikan menjadi sektor yang menarik bagi talenta muda berbakat dan potensial yang pada akhirnya merupakan salah satu upaya penting untuk mempertahankan pendidikan berkualitas.
Kita berharap kebijakan dari negara tetangga yang lahir dari pertimbangan rasional dan visioner yang bertolak dari kemauan politik yang berpihak pada perkembangan bangsa di masa depan seperti ini, menjadi masukan yang membuka mata pemerintah Indonesia untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan masa depan Indonesia sebagai bangsa.
Bukan masalah anggaran tetapi masalah kemauan politik
Hingga kini pemerintah Indonesia mengambil banyak kebijakan pendidikan, mulai dari MBG, mendirikan sekolah Rakyat untuk untuk keluarga miskin, mendirikan sekolah Garuda untuk anak bertalenta khusus, mendirikan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak calon teknokrat, birokrat, dan pimpinan BUMN yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Bagi pemerintah kebijakan ini adalah cara untuk menyelesaikan berbagai masalah di bidang pendidikan meskipun belum akan terbukti. Dan belum ada gelagat ke arah kebijakan menaikkan gaji guru sebagai salah satu masalah akut, yang telah merembet ke masalah kinerja guru, daya saing profesi guru, dan pada akhirnya pada masalah mutu pendidikan.
Dan hingga kini saya tidak percaya pada argumen bahwa pemerintah belum bisa menaikkan gaji guru karena masalah keterbatasan anggaran. Karena menurut hemat saya, ini merupakan masalah kemauan politik dari penguasa, bukan masalah keterbatasan anggaran.
Lihat saja, pada zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo, memangnya pemerintah punya anggaran untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia? Anggaran itu bisa diusahakan setelah penguasa mempunyai kemauan politik. Itulah yang terjadi pada zaman pemerintahan presiden Joko Widodo.
Maka sebelum ada kemauan politik dari rezim politik yang berkuasa, untuk mengembangkan sumber daya manusia, maka jangan harap pemerintah mempunyai anggaran untuk menaikkan gaji guru sebagai salah satu masalah pokok pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
Maka pekerjaan rumah kita berikutnya adalah mencari kelompok politik yang memiliki dan tokoh yang mempunyai kemauan politik untuk membereskan masalah pengembangan sumber daya manusia, dan memberi dukungan pada mereka. Dan hingga kini kita belum belum menemukan kelompok politik dan tokoh yang memiliki kemauan politik tersebut.
