Depoedu.com-Perkembangan teknologi digital dinilai menghadirkan tantangan tersendiri karena remaja berpotensi terpapar kelompok radikal melalui media sosial, komunitas daring, serta pendekatan yang memanfaatkan permainan digital dan figur tertentu. Ini bukan hanya asumsi melainkan fakta.
Data menunjukkan jumlah pelajar SMA Indonesia yang terindikasi intoleran aktif dan terpapar radikalisme digital mengalami tren peningkatan. Survei Setara Institute tahun 2023 terhadap 947 siswa SMA di Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta, Padang, menunjukkan peningkatan persentase pada kategori rentan.
Kesimpulan survei tersebut menunjukkan jumlah siswa intoleransi aktif meningkat dari 2,4 menjadi 5,6 persen dibandingkan tahun 2016. Jumlah intoleran pasif bahkan mencapai 24,2 persen. Sedangkan jumlah remaja yang berpotensi terpapar radikalisme mencapai 0,6 persen.
Baca juga : PGRI Mendesak Pemerintah untuk Membereskan Masalah Tunjangan TPG yang Tertunda
Data ini menggerakkan Tim Pencegahan Satgaswil Jawa Barat Densus 88 AT Polri melaksanakan koordinasi dan diskusi bersama ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Karawang, beserta jajaran kepala SMA se-Kabupaten Karawang dalam rangka memperkuat upaya pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme pada Selasa (13/10/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Karawang. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua MKKS Kabupaten Karawang, Yunanto, M.Pd; Sekertaris MKKS Dr. Epul Saepul, M.Pd, serta 30 kepala SMA se-Kabupaten Karawang. Tema diskusinya adalah: Strategi Pencegahan Paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme (IRET) di Lingkungan Pendidikan.
Selain itu diskusi juga membahas tema penting lainnya seperti; Pengawasan Penggunaan Gawai di Kalangan Pelajar. Pada kesempatan tersebut Tim Densus 88 menegaskan bahwa pencegahan intoleransi dan radikalisme membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, khususnya tenaga pendidik, guna memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kewaspadaan.
Baca juga : Mantan Ketua IGI Flores Timur Damsianus Sepulo Tukan, Raih Gelar Magister Pendidikan di UPI Bandung
Selain itu, tim Densus 88 juga menegaskan perlunya ketahanan sosial yang melibatkan guru dan orang tua murid, yang dimulai dari rumah dan dilanjutkan di lingkungan sekolah. Tanpa upaya yang serius untuk mendorong munculnya ketahanan sosial tersebut, upaya pencegahan penyebaran paham IRET tidak akan berkembang.
Ketua MKKS SMA Kabupaten Karawang menyambut baik upaya tersebut dan menyatakan dukungan serta kesiapan berkolaborasi dalam upaya pencegahan IRET di wilayah Kabupaten Karawang.
Sebagai tindak lanjut, MKKS dan Densus 88 akan menjadwalkan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) bagi siswa, yang melibatkan guru, khusunya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Guru Bimbingan dan Konseling (BK).
