Depoedu.com-Pada tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan yang membelah kesadaran publik Indonesia. Dalam perkara terkait kelengkapan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden terpilih, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa ia memiliki ijazah yang dapat disetarakan dengan lulusan sekolah menengah.
Namun pada saat yang sama MK menolak permohonan para pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden Republik Indonesia, dengan alasan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan sengketa ini sudah kadaluarsa, karena dari segi waktu sengketa ini sudah di luar lingkup sengketa hasil pemilu.
Keputusan ini memicu tanggapan yang luas, memunculkan berbagai spektrum pandangan dan mencerminkan keragaman pemahaman masyarakat terhadap hukum, keadilan, dan legitimasi kekuasaan wakil presiden.
Bagi kalangan yang kecewa dan mengecam, putusan ini dianggap membuka fakta penting namun menutup pintu penyelesaian melalui jalur MK tersebut. Sebagai pemohon, Deni Indrayana menegaskan bahwa putusan ini secara sah telah membuktikan bahwa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak terpenuhi.
Refly Harun kuasa hukum pemohon dan tokoh masyarakat pendukung mereka juga menegaskan hal yang sama, bahwa ketiadaan ijazah yang sah yang telah dinyatakan dalam dokumen putusan sehingga memunculkan persoalan legitimasi moral, meskipun jabatan tidak dibatalkan.
Keputusan ini memicu kekecewaan pada kelompok yang menginginkan MK mendiskualifikasi wakil presiden, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan pendidikan. Bagi mereka, dalam keputusan MK ini kebenaran telah terungkap, namun konsekuensi hukum seakan tidak dijalankan sepenuhnya.
Para ahli hukum tata negara menilai keputusan MK ini melempar bola panas ke lembaga lain. Ini sejalan dengan pendapat Deni Indrayana yang menegaskan dalam konferensi pers setelah pembacaan keputusan, bahwa jalur pemakzulan wakil presiden melalui MPR tetap terbuka.
Menanggapi keputusan MK bahwa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak terpenuhi, Loyalis Gibran menyatakan Gibran melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 setelah lulus pendidikan setara SMA di luar negeri. Selebihnya, loyalis Gibran menerima keputusan ini sebagai kemenangan dan mereka menerima ini sebagai proses hukum yang sah.
Mereka juga menekankan bahwa MK tidak mendiskualifikasi wakil presiden, melainkan menegaskan batas wewenang MK. Loyalis Gibran seperti Andi Aswan menganggap pemisahan kewenangan ini penting. MK tidak boleh melampaui batas yang diatur oleh undang-undang; tidak dapat membatalkan pejabat yang telah dilantik.
Mereka menegaskan bahwa menurut konstitusi, presiden dan wakil presiden yang telah dilantik hanya dapat dihentikan melalui proses pemakzulan yang diatur oleh konstitusi. Bagi mereka, keputusan ini justru membuktikan bahwa sistem hukum sesuai jalurnya, dan narasi kecacatan pemilu tidak terbukti di pengadilan MK.
Sebagian besar pengamat dan masyarakat awam mengambil posisi di antara kedua kubu ini, melihat putusan ini mempunyai dua sisi yang sulit dipisahkan. Secara faktual, proses telah membuktikan bahwa syarat pendidikan Gibran tidak terpenuhi. Ini menjadi catatan serius yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap wakil presiden dan proses verifikasi pemilu.
Namun secara prosedural, penolakan campur tangan terhadap pejabat oleh pejabat juga dibenarkan oleh kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, persoalan ini tidak berakhir di MK. Perhatian masyarakat kini beralih ke apakah lembaga negara lain akan menindaklanjuti temuan tersebut.
Apakah DPR akan mengajukan pemakzulan? Apakah KPU akan diperiksa karena kelalaian dalam melakukan verifikasi? Atau apakah aparat penegak hukum akan menelusuri sebagai dugaan pemalsuan dokumen? Banyak pihak menanti jawaban pertanyaan-pertanyaan ini.
Lebih dari itu, putusan MK ini akhirnya menjadi cermin masyarakat Indonesia saat ini. Di satu sisi, keinginan agar kebenaran ditegakkan tanpa pandang bulu, di sisi lain, ada ketaatan pada prosedur hukum.
Perbedaan pandangan muncul bukan sekedar soal mendukung atau menentang seseorang, melainkan soal bagaimana bangsa ini memaknai kesesuaian antara fakta, hukum, dan keadilan.
Apakah keputusan MK ini memperkuat kepercayaan pada sistem demokrasi atau justru memperdalam keretakan di antara warga bangsa, tergantung pada bagaimana setiap lembaga negara menjalankan amanahnya selanjutnya.
Foto: detikcom
