Depoedu.com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum acara simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug Tangerang, pada Kamis, 29 Februari 2024, menyatakan akan mengusulkan agar pola pendanaan Makan Siang Gratis, melalui Bantuan Operasional Sekolah, BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan Makan Siang Gratis
Kalimat langsungnya seperti ini, “Kami mengusulkan pola pendanaan makan siang gratis, melalui Bantuan Operasional Sekolah Spesifik atau BOS Spesifik, atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa,” kata Airlangga seperti dilansir pada laman tempo.co.
Ia menjelaskan, dana program makan siang gratis itu langsung disalurkan ke rekening sekolah. Nantinya akan ada rekening terpisah antara penyalur BOS reguler dan BOS spesifik. Tujuannya agar dapat dievaluasi dan dipantau pembiayaan program tersebut.
Sesungguhnya pernyataan ini tidak menyinggung praktik penyaluran dana BOS seperti yang berlangsung selama ini, apalagi menyatakan akan mengalihkan alokasi dana BOS untuk membiayai Program Makan Siang Gratis yang dicanangkan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.
Namun dari tanggapan yang bermunculan, seolah-olah pernyataan Airlangga tersebut berkaitan dengan pengalihan dana BOS untuk membiayai Program Makan Siang Gratis tersebut. Misalnya pernyataan Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti.
Baca juga : Pendaftaran Festival Lomba Seni Siswa Nasional Dan Lomba Debat Dibuka Kembali
Kata Retno, rencana penggunaan skema dana BOS untuk pembiayaan Program Makan Siang Gratis adalah wujud ketidak-berpihakan pada layanan pendidikan yang adil dan berkualitas. Ia juga bilang, Airlangga gagal memahami tujuan kebijakan dana BOS.
Kekhawatiran senada muncul dari Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Maka ia menghimbau agar pemerintah tidak gegabah dalam mengimplementasi program ini. Kata Ubaid, pemerintah harus memikirkan dampak dan skala prioritas yang mendesak diatasi, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Ia menegaskan, seperti dilansir pada laman VOA. jika harus ada makan siang gratis, maka anggarannya harus di luar anggaran pendidikan yang 20 persen itu. Saat ini, Kata Ubaid, anggaran pendidikan yang jumlahnya 20 persen, sudah sangat terbebani dengan gaji guru dan belanja operasional pegawai.
Oleh karena itu, ia menegaskan agar jangan menggunakan anggaran pendidikan untuk makan siang gratis. Tanggapan lain senada juga berasal dari Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. Oleh karena itu, ia tegas menolak wacana Program Makan Siang Gratis jika menggunakan dana BOS.
Menurut hemat saya, tanggapan-tanggapan ini sudah menyimpang dari pernyataan Airlangga Hartarto sesungguhnya. Setelah dibaca dengan saksama, Airlangga tidak menyinggung sama sekali bahwa akan menggunakan alokasi dana BOS atau alokasi dana pendidikan yang 20 persen tersebut untuk membiayai Program Makan Siang Gratis.
Baca juga : Pesan Presiden Jokowi Dari Arena Kongres PGRI; Jangan Menutupi Kasus Perundungan Demi Nama Baik Sekolah
Yang disampaikan adalah hal yang akan diusulkan yakni terkait pola pendanaan akan seperti pola pendanaan Bantuan Operasional Sekolah dalam bentuk BOS Spesifik, khusus untuk Program Makan Siang Gratis, bukan pengalihan penggunaan dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis.
Saya menduga, respon baik dari Retno Listyarti, Ubaid Matraji, maupun Abdul Fikri Faqih cenderung terjadi karena terjebak pada pertanyaan wartawan yang seringkali cuma bagian dari strategi untuk mendatangkan klik bite pada berita yang kemudian dilansir di media.
Jika duduk masalah dipahami terlebih dahulu, atau pernyataan Airlangga Hartarto dipahami terlebih dahulu, saya yakin respon mereka tidak seperti yang kita baca di media hari-hari ini. Sungguh menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Namun di sisi lain, perlu disyukuri juga, paling tidak ini jadi masukan bagi presiden terpilih untuk tidak lagi mengutak-atik alokasi anggaran pendidikan yang 20 persen itu, juga dana BOS untuk program lain apapun. Publik juga mengharapkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, agar lebih tepat sasaran.
Foto: Liputan6.com
