Kebijakan Pendidikan yang Berbasis Kebijaksanaan

EDU Talk
Sebarkan Artikel Ini:

Depoedu.com-Situasi pandemi covid-19 yang menggerogoti hampir seluruh aspek kehidupan manusia, juga semakin mempertegas realitas ketimpangan (utamanya dalam aspek pendidikan) di Indonesia.

Meskipun harus diakui bahwa realitas ketimpangan tersebut sudah ada jauh sebelum pandemi hadir di Indonesia. Realitas ketimpangan yang paling nyata terjadi antara Pulau Jawa dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

Tulisan ini bermaksud untuk menghadirkan kembali ke meja publik perihal luka menganga yang proses penyembuhannya belum selesai terutama di daerah-daerah pedalaman.

Luka, duka dan juga lika-liku realitas pendidikan yang tercermin dalam kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pendidikan yang seringkali absen dan tidak dijadikan basis pokok dalam pengambilan sebuah keputusan yang cermat dan tepat.

Angin segar kebijakan-kebijakan yang datang dari pusat (Jakarta) seringkali tidak didasarkan pada analisa komprehensif tentang realitas pendidikan di lapangan. Pada titik ini, penulis membuat hipotesa sementara bahwa kebijakan yang dibuat tidak dilandaskan pada nilai kebijaksanaan.

Baca Juga : Formal Setengah Normal

Beberapa hari lalu, seorang teman yang mengabdi sebagai pendidik di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur mengirim foto tentang perjuangan para siswanya melewati sungai dengan debit air yang sangat deras untuk sampai ke sekolah.

Pada saat yang bersamaan juga, saya melihat postingan di media sosial tentang aktivitas para siswa yang sedang berjuang “mencari jaringan/signal” dengan berjalan kaki dari sekolah kurang lebih 2 kilometer, agar bisa mengirim jawaban ujian Try Out yang diselenggarakan secara online.

Saya tidak begitu terkejut dengan dua fenomena ini. Hal ini bukan berarti saya tidak peduli atau tidak merasa simpati, melainkan lebih kepada “kebosanan” dengan realitas yang sama.

Bahkan bagi sebagian orang (mungkin) juga termasuk para policy maker, realitas ini sebagai tontonan yang menarik ibarat sinetron-sinetron romantis di televisi. Atau mungkin juga dijadikan sebagai objek tik-tok yang perlu dirayakan di tengah situasi pandemi seperti ini.

Cerita tentang kesulitan akses menuju sekolah, jaringan internet yang sering error atau bahkan tidak ada sama sekali, selalu datang bersamaan dengan beragam penderitaan yang lain, seperti kualitas infrastruktur dasar yang rendah bahkan tidak ada, semisal penerangan (listrik), perpustakaan, bahkan gedung sekolah yang tak layak huni.

Sayangnya rentetan persoalan ini tidak sedikit dijadikan sebagai “objek proposal” yang bertujuan untuk mendatangkan uang, tapi faktanya keadaan tetap sama saja.

Jika seandainya misi mulia dalam proposal tersebut terwujud, aliran dananya dikemanakan? Hanya mereka yang tahu. Anak sekolah yang adalah asset masa depan bangsa tak perlu tahu. Emang gue pikirin.

Baca Juga : Asesmen Nasional, Trasformasi Sekolah Dan Pengembangan Mutu Pendidikan

Air mata bukan solusi dalam meratapi realitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Sumbangan yang berbalutkan masker politik pun juga bukan menjadi solusi yang tepat dan benar. Gerakan-gerakan literasi dari sekolah ke sekolah pun belumlah cukup.

Persoalan mendasarnya bukan juga pada kualitas SDM dari para pendidiknya. Menurut saya, persoalan ketimpangan ini bermula dari kebijakan yang dibangun jauh di atas prinsip-prinsip kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kunci utama dalam menentukan suatu kebijakan.

Sebelum pemerintah menggelontorkan berlimpah paket elektronik seperti handphone, tab, komputer dan laptop, pastikan terlebih dahulu kesiapan infrastruktur dasar di lokasi tersebut.

Apa infrastruktur dasarnya? Tentu saja penerangan (listrik) dan juga jaringan. Ini hanya satu dari sekian banyak contoh. Kelemahan kita selama ini adalah kebijakan yang tidak berbasis pada data dan fakta lapangan.

Hal ini selanjutnya juga berimplikasi pada penerapan kebijakan pembelajaran dan juga ujian berbasis online (daring). Upaya menggeneralisasi kebijakan tanpa adanya pemetaan yang tepat justru akan melahirkan persoalan-persoalan baru dan bahkan berdampak pada psikologis siswa selaku subjek pelaksana kebijakan tersebut.

Baca Juga : Bermasker Dan Normalitas Baru

Dalam suasana pandemi seperti ini, di kota-kota dengan standar kualitas infrastruktur teknologi yang sudah maju, kreativitas dan inovasi pembelajaran berlangsung dengan mudah. Bahkan proses pembelajaran masih berjalan normal, hanya bedanya dilakukan secara daring.

Tak jarang kita normalitas baru menghadirkan kita dengan istilah-istilah seperti zoom, google classroom, google meet, teams dan lain sebagainya. Pola interaksi dan pembelajaran dimediasi melalui aplikasi-aplikasi tersebut.

Lalu bagaimana dengan sesama anak bangsa yang hanya karena topografis mereka tinggalnya di luar Pulau Jawa. Aktivitas pendidikan tetap berjalan seperti biasanya. Hanya di pedalaman optimalisasi peran guru lebih besar namun upah yang didapatkan sangat rendah.

Bukankah begitu?. Guru mengunjungi murid dari rumah ke rumah (home to home), biar lebih keren dikit istilahnya.

Akhirnya penulis sampai pada satu titik kesimpulan bahwa simpati itu tak cukup untuk bisa menyelesaikan persoalan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Hal yang paling utama adalah melaksanakan kebijakan berdasarkan kebijaksanaan.

Kebijaksanaan yang berbasiskan pada kondisi riil masyarakat bukan pada tipu daya muslihat dan permainan bergaya kongkalikong. Karena Indonesia yang sesungguhnya itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

*Epin Solanta adalah penulis Buku Dialektika Ruang Publik: Pertarungan Gagasan*

Foto:liputan6.com

0 0 votes
Article Rating
Sebarkan Artikel Ini:
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments